by

Kejari MBD Janji Tuntaskan ADD Tutuwawang

Ambon, BKA- Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri MBD, Richard Lawalatta mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tutuwawang, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten MBD akan dituntaskan sesuai dengan mekanisme perudang-undang yang berlaku.
“Kalau kasus itu, kita pasti tuntaskan, jadi kita tidak diam seperti yang disampaikan beberapa media di luar sana,” ungkap Lawalatta kepada Beritakota Ambon, Minggu (24/1).

Kata dia, untuk penyidikan ADD dan DD Tutuwawang, penyidik sudah mengantongi hasil audit Inspektorat MBD akhir tahun kemarin.
Hanya saja, pemanggilan untuk pemeriksaan saksi-saksi belum berjalan, karena terkendala Covid-19 dan juga musim gelombang di MBD.
“MBD ini daerah kepulauan, jadi ke pulau-pulau harus pakai Kapal Laut, dan sekarang ini, musim Gelombang. Selain itu, kita juga terkendala Covid-19. Sebab, saksi-saksi yang dipanggil beralasan karena Covid dan gelombang laut, sehingga tidak bisa kita paksakan,” ungkap jaksa dengan satu bunga melati itu.

Meski begitu, dirinya berjanji, kasus dugaan korupsi ADD dan DD yang diduga menghabiskan uang negara berdasarkan hitungan audit Inspektorat sebesar Rp.1 miliar lebih itu, akan dituntuskan sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

“Tapi pasti kita tangani hingga selesai, sekarang ini kita terkendala tranportasi dan wabah Covid-19 saja. Dan pada prinsipnya kasus ini tetap kita tuntaskan,” pungkasnya.

Informasi yang diterima koran ini, BPD Tutuwawang melaporkan 17 hal terkait, mengenai dugaan penggelapan dana bantuan pemerintah serta tidak terpenuhinya hak hak perangkat desa
Disebutkan, sejak terpilihnya Johanis Eruplei selaku Kades Tutuwawang, yang bersangkutan tidak menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Dalam laporan tersebut disebutkan, pada tahun 2015 Desa Tutuwawang mendapat bantuan guna pembangunan 3 unit rumah rakyat dan gapura desa. Namun nyatanya proyek tersebut tidak dikerjakan. Sedangkan untuk gapura sendiri, diduga Johanis Eruplei melakukan rekayasa dalam laporannya. Dimana gapura desa Tutuwang tidak pernah dibangun. Sedangkan foto yang ada pada laporan Johanis Eruplei, adalah foto gapura pada desa lain.

Kemudian pada tahun 2016, bantuan 3000 anakan pala super kepada 30 keluarga di Tutuwawang dengan total dana sebesar Rp.105 juta, tidak pernah diterima oleh penerima bantuan. Selain itu pada tahun 2017, bantuan berupa 3000 anakan pala super kepada 30 keluarga penerima bantuan, dengan total dana sebesar Rp.105 juta, juga tidak pernah disalurkan. Begitu juga dengan bantuan pemberdayaan masyarakat berupa 24 ekor anakan sapi senilai Rp.96 juta juga tidak pernah direalisasikan oleh Johanis Eruplei selaku Kades Tutuwawang.
Disamping itu juga, Johanis Eruplei telah mengambil alih tugas dan peran bendahara desa. Pasalnya setelah dana bantuan pemerintah dicairkan, Johanis Eruplei langsung mengambil semua dana tersebut dari tangan bendahara.
Selain itu juga Eruplei belum membayar atau memberikan tunjangan BPD dan ATK kantor desa Tutuwawang sejak tahun 2016 hingga tahun 2017. Bahkan dia tidak pernah menyetorkan pajak selama dua tahun berturut turut yakni tahun 2016 dan tahun 2017 sebesar Rp.85.872.332.00.(SAD)

Comment