by

Kejari Minta BPKP Hitung Kerugian Kasus MTQ Bursel

BURU-BKA, Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku, untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana pelaksanaan MTQ XXVII Tingkat Provinsi Maluku, di Namrole, Kabupaten Buru Selatan, tahun 2017.

Surat permintaan tersebut diserahkan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buru, Yasser Samahati, untuk penghitungan kerugian keuangan negara kasus MTQ Bursel kepada BPKP Perwakilan Maluku, 26 Juli 2021.

Kepala Kejari Buru, Muhtadi, mengatakan, saat ini, pihaknya telah menyerahkan surat permintaan penghitungan kerugian keuangan negara di BPKP Perwakilan Maluku, terkait kasus dugaan korupsi yang diduga mencapai miliaran rupiah tersebut.

“Jadi untuk kasus MTQ Buru Selatan, penyidik telah meminta bantuan BPKP Perwakilan Maluku untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara,” kata Muhtadi, Selasa (27/7).

Menurut dia, jika mau melakukan audit kerugian negara kasus korupsi dana MTQ Provinsi Maluku langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Sudah tidak lagi melalui BPK Perwakilan Maluku.

“Kalau sebelumnya kami berkoordinasi dengan BPK, namun BPK Perwakilan Maluku tidak lagi melakukannya, sehingga permohonan kerugian keuangan negara saat ini ditangani oleh BPK pusat,” sebutnya.

Namun pihaknya masih menunggu balasan surat dari BPKP Perwakilan Maluku. “Kita masih menunggu balasan selanjutnya dari BPKP, kapan kami diminta untuk memaparkan terkait kasus MTQ Buru Selatan. Tentu di BPKP juga punya mekanisme yang bisa ditempuh, baik itu SOP, prosedur dan lain-lain,” tandasnya.

Terhadap kasus ini, Kejari Buru sudah menetapkan tiga orang tersangka sejak 15 Oktober 2019 lalu, yaitu, mantan Kepala Dinas Perhubungan Bursel, Sukri Muhammad, yang menjabat sebagai ketua bidang sarana dan prasarana dalam kepanitiaan MTQ tersebut.

Selanjutnya, Bendahara Dinas Perhubungan Bursel, Rusli Nurpata, yang menjabat sebagai bendahara bidang sarana dan prasarana. Serta Jibrael Matatula selaku Event Organizer, dalam Kepanitiaan MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Buru Selatan.

Baca:
Penumpang KM Tidar Dialihkan ke KM Pangrango

Berdasarkan data yang diterima koran ini, berdasarkan penghitungan penyidik, kasus dugaan korupsi dana MTQ XXVII tingkat Provinsi Maluku Tahun 2017 di Bursel, merugikan keuangan negara sebesar Rp 9 miliar.

Sementara laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor
8.A/HP/XIX.AMB/06/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Abidin selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, dijelaskan pada tahun 2017 terdapat pemberian hibah uang kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bursel, senilai Rp.26.270.000.000 untuk pelaksanaan kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Maluku XXVII.

Pemberian hibah ini berdasarkan permohonan proposal dari LPTQ kepada bagian keuangan BPKAD, pada tanggal 3 Februari 2017. Namun, proposal tersebut tidak disertai dengan rencana penggunaan dana.

Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp 13.135.000.000,00, dari bendahara pengeluaran BPKAD ke rekening LPTQ Kabupaten Bursel. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Maluku, terdapat dana sekitar Rp 10.684.681.624,00 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.(MSR)

Comment