by

Kejati Agendakan Periksa PPK di Proyek Damkar MBD

Ambon, BKA- Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sampai kini belum menaikan status kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk Bandara Tiakur, Kabupaten MBD pada 2016 lalu ini ke tahap penyidikan.

Pasalnya, sampai kini, tim penyelidik kesulitan memeriksa pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek diduga menghabiskan uang negara sebesar Rp. 5 miliar lebih ini.

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E Oceng Almahdaly mengatakan, pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk Bandara Tiakur, sampai saat ini masih dalam tahap penyelidikan bidang pidsus.

“Kasus itu masih pennyelidikan. Kita saat ini sedang menyiapkan agenda untuk pemeriksaan pihak PPK, karena tim penyelidik sangat membutuhkan keterangan yang bersangkutan,” ujar Oceng ketika ditemui di depan kantor Kejati Maluku, Senin (15/3).

Kata dia, informasi yang diterima, pihak PPK pengadaan mobil Damkar tersebut sedang di luar daerah. Hal ini yang membuat tim kesulitan dalam melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan yang bersangkutan.

“Infonya, PPK masih di luar daerah, tapi kita akan segera panggil PPKnya untuk dimintai keterangan,” tandasnya Oceng singkat.
Terpisah, sumber jaksa yang ditemui koran ini mengungkapkan, sejumlah bukti yang dikantongi tim berbaju cokelat itu hampir rampung. Hanya saja tim masih mempelajari sejumlah bukti-bukti permulaan, sebelum meningkatkan kasus ini ke penyidikan.

“Tim masih intens bekerja di lapangan. Kalau bukti-bukti sudah cukup, pasti sudah ditingkatkan ke penyidikan,” jelas sumber itu,belum lama ini.

Jika kasus tersebut dinaikan ke penyidikan, lanjutnya, maka sudah tentu tim jaksa telah menemukan indikasi korupsi di kasus tersebut.
“Kalau dinaikan ke penyidikan, maka sudah ditemukan indikasi perbutan melawan hukum disitu. Makanya saat ini, proses penyelidikan masih bergulir. Penyelidikan dilakukan untuk mencari suatu peristiwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan perundang-undang yang berlaku,” tandasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, penyelidikan kasus ini oleh Kejati Maluku dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Kasus ini terkuak setelah jaksa menerima laporan dari warga yang menyebutkan, bahwa pada tahun 2015 Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD mengkucurkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk pengadaan Mobil Damkar tipe 4 yang memiliki spesifikasi khusus dan dikhususkan bagi bandara Tiakur.

Namun kontrak tersebut dibatalkan kembali atas pertimbangan waktu pekerjaan yang dianggap terlalu pendek. Selain itu pun di MBD akan menyelenggarakan perhelatan Pilkada.

Kemudian proyek ini kembali dilakukan pada tahun anggaran 2016, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 5.580.025.000. Namun diduga mobil yang didatangkan atau dibeli oleh Dinas Perhubungan itu tidak sesuai dengan spek kontrak, karena mobil damkar tersebut bukanlah spesifikasi Mobil Damkar tipe 4 khusus untuk bandara. Melainkan Mobil Damkar biasa. Akibatnya terjadi selisih anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Kadishub dan Infokom MBD kala itu, Desianus Orno alias Odie Orno.
(SAD)

Comment