by

Kejati Beberkan Kerugian Kasus PLTMG

Ambon, BKA- Tinggal selangkah lagi, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea digelar penetapan tersangka oleh tim penyidik Kejati Maluku. Pasalnya, hasil audit kerugian negara pada perkara itu mulai dibeberkan penyidik Kejati Maluku.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, dari hasil penyidikan tim dan juga berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan tipikor dalam pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan PLTMG 10 MV tahun anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, nilai kerugiannnya sebesar Rp. 6.081.722.920.

“Jadi nilai kerugian yang dihitung berdasarkan hitungan BPKP Perwakilan Maluku, semuanya Rp 6.081.722.920,” ungkap Sapulette, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (15/12).

Namun terkait agenda penetapan tersangka, Sapulette hanya meminta publik mengikuti saja pentahapan yang sedang berjalan di Kejati Maluku.
“Kalau kapan penetapan tersangka, saya harus jawab, ikuti saja proses penyidikan yang dilakukan penyidik,” ungkapnya.

Dilain sisi, kuasa hukum Fery Tanaya, Henry Lusikooy, menegaskan, Kejati Maluku sebaiknya hati-hati dalam pengusutan kasus ini. Sebab bukti-bukti kepemilikan lahan untuk kasus ini, kliennya juga punya bukti yang kuat.

“Bukti kita juga kuat. Makanya saya mintakan agar Kejati hati-hati dalam pengusutan kasus ini,” ungkap Lusikooy, ketika di hubungi BeritaKota Ambon, Selasa (15/12).

Meski begitu, kata dia, semua proses dan kewenangan tetap diserahkan kepada Kejati Maluku yang melakukan pengusutan kasus tersebut. “Pada prinsipnya, kita serahkan semua proses hukum ini kepada Kejati Maluku saja. Karena kita tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu adalah penyidik dalam hal ini kejaksaan,” singkatnya.(SAD).

Comment