by

Kejati Belum Sikapi Vonis Kasus Repo

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku belum mengambil sikap, terhadap vonis Majelis Hakim pengadilan tipikor Ambon terhadap dua terdakwa kasus korupsi Repo Bank Maluku.

Sebelumnya, JPU Kejati Maluku menyatakan “pikir-pikir” terhadap vonis majelis hakim, yang dijatuhkan terhadap dua terdakwa kasus korupsi Repo Bank Malku, Idrus Rolobessy dan Izack B. Thenu, pada sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, 9 Juli 2021 lalu.

Idrus Rolobessy merupakan mantan Dirut Bank Maluku-Malut tahun 2011-2015. Sedangkan Izack B. Thenu merupakan mantan Dirut Kepatuhan PT Bank Maluku-Malut.

Diketahui, kedua terdakwa divonis penjara selama 6 tahun. Vonis tersebut jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU, yang menuntut terdakwa Idrus Rolobessy dengan pidana penjara 18 tahun, sedangkan terdakwa Izack B. Thenu dituntut penjara 10 tahun.
“Hakim kan berikan waktu ke kita (JPU) tujuh hari ini untuk pikir-pikir dulu, dan kita belum ambil sikap,” ujar JPU Kejati Maluku, Ahcmad Attamimi, Minggu (11/7).

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinannya terlebih dahulu, apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.
Mantan Kasi Pidum Kejari Ambon itu menambahkan, waktu yang tersisa saat ini untuk menentukan sikap hanya beberapa hari, pasca putusan majelis hakim dibacakan di sidang.

“Tapi semua ini akan kita rapatkan dengan tim dan pimpinan. Apakah langkah yang diambil selanjutnya seperti apa. Tunggu saja,” tandasnya.
Sebelumnya, dua terdakwa kasus korupsi Repo Bank Maluku, Idrus Rolobessy dan Izack B. Thenu, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (8/7).

Majelis hakim dalam amar putusannya menyebut, kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 3 ayat (1), junto pasal 18 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Mengadili, menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan divonis penjara selama 6 tahun,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan Cs.
Selain pidana badan, kedua terdakwa juga divonis membayar denda sebesar Rp 300 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sedangkan yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan di persidangan. (SAD)

Comment