by

Kejati Bersiap Tentukan Tersangka Kasus PLTMG

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku mulai bersiap untuk menentukan sikap, siapa yang akan jadi tersangka pada kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea.

Sumber penyidik di Kejati Maluku, mengungkapna, tim penyidik yang dipimpin Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E. Oceng Almahdaly, saat ini tengah menggelar rapat intens, pasca menerima hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

Memang sampai kini Kejati belum membeberkan berapa nilai kerugian negara pasca dilakukan audit kedua kasus itu, namun yang jelas, unsur pidana dalam perkara ini telah memenuhi dua unsur untuk melakukan penetapan tersangka.

“Mereka sedang gelar rapat. Rapatnya membahas terkait kasus PLTMG Namlea, karena hasil audit penyidik sudah terima. Maka langkah selanjutnya, penetapan tersangka oleh Kejati Maluku,” ungkap sumber yang menolak namanya dikorankan kepada Beritakota Ambon, Senin (14/12).

Untuk calon tersangka, lanjutnya, sejauh ini bukti penyidikan masih tetap mengarah kepada orang-orang yang diduga mengetahui dan terlibat langsung dalam proses pembelian lahan tersebut.
“Calon tersangkanya tidak kemana-mana, karena sejauh ini buktinya yang didalami itu masih tetap pada orang yang diduga terlibat langsung dalam pembelian lahan ini,” ungkap sumber tersebut.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, belum ingin menjelaskan hal tersebut. Dia hanya mengatakan, kalau kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea hingga kini penyidik sudah menerima hasil auditnya.

“Yang jelas, penyidik sudah terima hasil audit. Nilainya hampir sama dengan nilai yang sebelumnya, Rp 6 miliar sekian,” ungkap Sapulette, Senin (14/12).

Sebelumnya, salah satu praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija, mendesak penyidik Kejati Maluku agar segera melakukan gelar penetapan tersangka, pada kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea di Kabupaten Buru.

Menurutnya, Kejati Maluku harus secepatnya menuntaskan kasus ini. Apalagi hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara sudah diserahkan tim auditor BPKP Perwakilan Maluku-Malut.

“Kan hasil audit sudah diterima, maka Kejati harus tetapkan tersangka. Itu progresnya seperti itu. Tidak bisa jaksa lama-lama, karena publik sementara menunggu status hukum kasus ini,” ungkap Noija, Selasa (8/12).

Walau begitu, dia meminta Kejati Maluku berhati-hati dalam setiap proses pentahapan yang dilakukan dalam perkara tersebut, mengingat pihak Kejati pernah kalah pada praperadilan melawan Fery Tanaya yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

“Pernah kan Fery Tanaya jadi status tersangka, tapi kan statusnya sudah tidak lagi. Ini yang mesti dipikirkan baik-baik Kejati Maluku. Sebab bukti-bukti kepemilikan lahan tersebut versi Fery Tanaya pun akurat, sehingga menang praperadilan,” ujarnya.

Dia pun mengatakan, dalam perkara ini, jika memang pihak PLN Wilayah Maluku diseret sebagai orang yang akan bertanggungjawab, maka tentunya mereka masuk dalam kategori penadah. Sebab, PLN yang mengelolah uang negara.

”Jika memang PLN diseret lagi, maka sudah pastinya PLN di katergorikan sebagai penadah. Karena membeli tanah negara dengan uang negara. Namun jika dalam transaksi pembelian lahan tersebut PLN tidak mengetahui bahwa itu tanah negara, maka PLN bisa lolos dari jeratan jaksa,” jelas Noija.(SAD).

Comment