by

Kejati Dalami Kasus Lahan Dermaga Tawiri

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku sementara mendalami sejumlah bukti terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan milik pemerintah Negeri Tawiri, untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional Lantamal IX Ambon, di Negeri Tawiri.

Yakni berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku, untuk dilakukan audit perkara tersebut lewat penyidik. Hal tersebut dilakukan, setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang ada.

“Kita saat ini sedang dalami bukti-bukti yang ada dulu,” jelas Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada koran ini, Rabu (27/1).
Kata dia, sejauh ini, penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti. Baik dengan cara melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun pengumpulan surat atau dokumen. “Setelah dokumen dikumpulkan, penyidik akan meminta audit penghitungan kerugian keuangan negara kepada lembaga yang berwenang melakukan audit seperti BPK maupun BPKP. Namun, sampai saat ini memang benar penyidik belum meminta audit,” beber Sapulette.

Ditanya apakah bukti yang dikantongi penyidik telah mengarah ke pihak-pihak yang diduga bertanggungjabwaban, Jaksa dengan dua bunga melati itu berdalih, belum mau berbicara sampai ke hal itu. “Tidak bisa kita masuk ke situ dulu, karena itu ranah penyidik. Ikuti saja,” sebutnya.
Sebelumnya Sapulette mengaku, penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan milik pemerintah Negeri Tawiri ini, masih dalam agenda pemeriksaan. Dimana pemeriksaan terhadap saksi, kaitannya dalam perkaraa dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

“Saksi yang diperiksa berinisial M.I.J.T diperiksa oleh Penyidik I Gede Wirahtama, bertempat di ruang pemeriksaan Pidsus Kejati Maluku. Sebanyak 20 pertanyaan dari pukul 10.05 sampai 13.47 WIT. Dan satu saksi lagi berinisial I.L diperiksa oleh Jaksa Nov Tatipikalawan, sebanyak 20 pertanyaan diperiksa sekira pukul 10.00. sampai 13.00 WIT,” beber Sapulette.

Dijelaskan, penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi lain, misalnya, saksi-saksi yang mengetahui langsung dengan proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan dermaga tersebut. Dan data yang dihimpun di Kejati Maluku, saat kasus ini dalam tahap penyelidikan tim intelejen, Raja Tawiri Jacob N Tuhuleruw dengan stafnya diperiksa di Kejati terkait dugaan korupsi pembebasan lahan senilai Rp 4,3 miliar untuk dermaga TNI AL di Negeri Tawiri.

Sekedar tahu, kasus ini dilaporkan salah satu Saniri di Desa Tawiri. Saat itu dirinya mengatakan kasus dugaan korupsi yang terjadi diantara Tahun 2016-2017. Dimana untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri nekad mengesampingkan aturan, yakni dirinya saat itu menunjuk stafnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri SR yang juga orang dekatnya, untuk membuat dokumen pembebasan lahan bersumber dari APBN. Padahal sesuai mekanisme harus Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH yang harus kerjakan karena yang bersangkutan (DH) masih aktif. Sedangkan, JS, salah satu pemilk lahan sebanyak 11 objek yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL tersebut uangnyapun tak jelas.

Dan sampai saat ini, Pemerintahan Negeri Desa Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp1,1 miliar. Sedangkan yang seharusnya pemerintahan negeri Tawiri bayarkan untuk lima objek tersebut adalah Rp3,6 miliar. (SAD).

Comment