by

Kejati Didesak Bongkar Korupsi di Poltek

Ambon, BKA- Pegiat anti korupsi, Herman Syamiloy, mendesak Kejati Maluku untuk berani membongkar kasus dugaan korupsi di Politeknik Negeri (Poltek) Ambon.

Pasalnya, sejumlah bukti korupsi sudah terang-terangan dibeberkan sejumlah sumber di media, terutama panitia penerimaan barang peralatan simulator.

Maka sudah pasti, informasi yang beredar itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, ketika masuk ke ranah hukum.

“Kejati harus berani ungkap kasus ini sampai tuntas. Minimal penyelidikan awal itu dimulai dulu. Susahnya dimana, kan ada banyak bukti-bukti di beberapa panitia yang menyebutkan, bahwa terjadi kesalahan besar dalam pengadaan peralatan simulator tersebut. Belum lagi ditambah dengan nilai kontraknya mencapai Rp 9 miliar. Dana ini besar, jadi kejati harus serius,” ujar Syamiloy, Jumat (5/3).

Disisi lain, sumber panitia di Poltek Negeri Ambon, meminta Kejati Maluku untuk memeriksa Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) pengadaan alat simulator tersebut.

“Jadi selain tender proyek ditentukan sepihak, Ketua SPI juga harus dipanggil untuk diminta pertanggungjawaban hukum. Mengapa, sebagai pengawas harusnya dia punya tanggungjawab dengan proyek pengadaan alat-alat Laboratorium Migas tersebut. Itu aturannya,” jelas sumber panitia, kepada Beritakota Ambon, Jumat (5/3) kemarin.

Menurut sumber, saat ini, masalah pengadaan alat simulator telah menjadi bumerang bagi Poltek Negeri Ambon. Sehingga yang punya andil penting dalam proyek itu, harus berani bertangungjawab.

“Jangan sampai mereka lolos. Mereka itu anggap saja mau cuci tangan. Ini uang negara loh,” jelasnya.

Sumber itu membeberkan, pada akhir masa kontrak 9 Desember 2019 lalu, tidak ada panitia yang dipanggil untuk tandatangan berita acara penerimaan barang. Padahal sesuai aturan, hal itu tidak boleh dilakukan apabila barangnya tidak ada di tempat.

“Jadi saat itu, kita (panitia) tanya, kita belum tandatangan, sudah tutup tahun anggaran. Nah, nantinya akhir Januari 2020, baru panitia dipanggil oleh ketua dan sekertaris, sekaligus menyodorkan berita acara penerimaan dan penerimaan hasil pekerjaan untuk ditandatangani, tanpa melihat wujud alat simulator. Yang jelas, panitia tandatangan barangnya tidak ada ditempat,” jelas sumber itu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu, saat ini masih dalam penyelidikan Kejati Maluku.

“Pada prinsipnya, masih penyelidikan. Ikuti saja. Jika sudah ada progres lanjutan, baru kita sampaikan lagi,” tandas Sapulette.

Untuk diketahui, kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku, karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal, sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun hingga tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya. Namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment