by

Kejati Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi Poltek

Ambon, BKA- Pegiat anti korupsi Maluku, Herman Syamiloy, mengatakan, borok para oknum pengadaan alat simulator untuk Jurusan Teknik Mesin Politeknik (Poltek) Negeri Ambon, harus diusut hingga tuntas oleh tim penyelidik Kejati Maluku.

Bagi dia hal itu sangat penting, sebab proyek peralatan laboratorium di Poltek Negeri Ambon pada 2019 lalu, dinilai fiktif.

“Bagi saya ini kan proyek fiktif, jadi mestinya diusut tuntas oleh Kejati Maluku. Sebab infonya, proses pengadaan tahun 2019 dengan anggaran cair 100 persen, sedang di tahun itu barangnya tidak ada di tempat. Nanti di tahun 2020, baru barangnya diadakan, sedangkan proses pelatihan penggunaan di tahun 2021. Ini kan fiktif,” ungkap Syamiloy, Rabu (5/5).

Untuk itu, dia mendesak Kejati Maluku usut kasus ini sampai tuntas. Karena meskipun barangnya sudah ada di tempat, namun telah menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Bayangkan, surat perjanjian kerja pekerjaan sejak 29 Agustus 2019 dalam waktu pekerjaan 100 hari kalender, atau pekerjaan berakhir pada 10 Desember 2019. Namun nyatanya, pembayaran 100 persen pada 23 Desember 2019, padahal barangnya tidak ada ditangan pengguna,” beber Syamiloy.

Selanjutnya, 19 November 2020 baru barangnya diadakan di Politeknik Negeri Ambon. Barang tersebut juga baru saja dipasang untuk uji coba di Jurusan Teknik Mesin. Fatalnya, pada 26 April sampai 29 April 2021 baru dilakukan pelatihan kepada para pengguna.

“Tidak ada masalah bagaimana, kalau pengadaan tidak sesuai dengan peruntukannya,” kesal Syamiloy.

Seharusnya yang terjadi, katanya, saat pembayaran 100 persen, peralatan tersebut harusnya sudah siap digunakan. Hal ini tertuang dalam Pepres 54 tahun 2010. Sehingga Kejati Maluku diminta periksa ketua perencanaan tentang penetapan pagu anggaran.

“Ada dugaan kegiatan pengadaan peralatan tersebut sejak awal ada kongkalikong pada perencanaan awal. Karena proyek ini lucu, pengadaan 2019, diadakan 2020,pelatihan 2021. Ini lucu tidak?” tandasnya.

Terpisah, salah satu sumber di Poltek Ambon mengungkapkan, para petinggi dikampus itu, antaranya, direktur selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima hasil pekerjaan, penandatanganan surat perintah pembayaran, agar secepatnya di panggil untuk diperiksa.

“Mereka-mereka ini harus diperiksa kembali oleh kejati, sehingga kasus ini dapat dituntaskan dengan sebaik mungkin,” pinta sumber.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi yang diduga bermasalah tersebut diketahui berjumlah Rp.9.640.000.000.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku pun telah memeriksa pelapor dalam kasus ini, yakni, AS yang merupakan salah satu anggota senat di Poltek Negeri Ambon, pada 21 April 2021 lalu.(SAD)

Comment