by

Kejati Diminta Pelajari Putusan Fery Tanaya

Ambon, BKA- Tim penyidik Kejati Maluku diminta pelajari secara komprehensif amar putusan Praperadilan terhadap perkara kasus dugaan tipikor pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea, Kabupaten Buru.

Yakni antara pemohon Fery Tanaya alias FT, melawan termohon Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, yang dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan praperadilan pemohon pada persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, pada Kamis 24/9) pekan lalu.

Ketua Tim Hukum Pemohon, Herman Koedoeboen kepada koran ini menilai, di dalam sebuah putusan perkara Praperadilan, putusan majelis hakim itu mengandung tiga sifat. Yakni sifat deklaratoir, konstitutif dan kondemnatoir.
Menurut dia, sifat putusan deklaratoir itu hanya sebuah deklir atau sebuah status hukum seseorang semisal, di amar putusan majelis hakim. Bahwa penetapan Fery Tanaya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

Kemudian sifat putusan konstitutif yakni memastikan suatu keadaan hukum. Dan didalam sifat putusan konstitutif untuk kasus Fery Tanaya, telah menyatakan penetapan tersangka berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor tidak sah.
Artinya, meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum. Maka otomatif penyelidikan, penyidikan bisa saja dihentikan. Sementara untuk sifat putusan kondemnatoir, itu misalnya direhabilitasi dan pembayaran biaya perkara.

Sebut Koedoeboen, jika dikaji perkara Fery Tanaya, putusan Praperadilan Majelis hakim itu termuat jelas. Bahwa, penetapan tersangka Fery Tanaya berdasarkan pasal 2 dan 3 tidak sah menurut hukum. Karena tidak memenuhi dua alat bukti pendukung. Selain itu, mestinya juga diketahui bersama, bahwa putusan praperadilan itu bukan diasumsi sebagai menang dan kalah. Namun ini harus didasarkan pada argumendasi hukum berdasarkan amanat perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi kalau nanti ada yang bilang, Oh, Fery Tanaya putusan itukan bersifat administratif karena berkaitan dengan tidak sah menetapkan tersangka. Maka penyidik bisa melakukan penyidikan ulang. Menurut saya, penyidik jangan lupa makna putusan ini bersifat konstitutif. Artinya memastikan suatu keadaan hukum. Maka stop lah disitu. Jadi itu adalah sebuah formilnya putusan dalam perkara,” ungkap Herman,kepada Sabtu (26/9) Kemarin.

Dijelaskan, di dalam perkara ini, kejaksaan tidak bisa membuktikan mana itu aset negara dan mana itu lahan milik Fery Tanaya. Sebab, sejak perkara ini bergulir di sidang Praperadilan, jaksa tidak mampu membuktikan dengan dokumen autentik bahwa lahan itu sah milik negara yang diperkuat dengan Buku Aset.

“Kan kalau bilang tanah negara, maka jaksa perlu bukti mana itu Buku Aset. Tidak bisa kita bersumsi atau mengarang. Kejati jangan bawa hak menguasai negara menjadi hak milik. Itu beda antara langit dan bumi. Maka disinilah saya mau memberikan edukasi kepada publik. Agar ke depan, tidak lagi terjadi-hal yang seperti ini,” beber mantan jaksa senior ini.

Dia melanjutkan, karena memang dalam pertimbangan hakim bahwa bertentangan sikap represif dan prefentif. Maka sekali lagi Kejati jangan lupa melihat tiga sifat dari putusan ini. “Saya tidak berbicara dalam konteks emosi, tapi ini norma dan konsep teori hukum yang kita bicara,” katanya.

Dia mengaku, terkait dengan lahan milik Fery Tanaya, dirinya (Fery Tanaya) akan memasukan ke Presiden dalam bentuk surat terbuka. Yang isinya menyatakan, tidak akan melepaskan lagi kurang lebih enam titik hasil eksplorasi pihak PLN untuk pembangunan kantor PLTMG di Pulau Buru. Karena merasa diperlakukan tidak adil, atas pelepasan sebidang tanah miliknya.

“Jadi pak Fery bilang tidak bermaksud untuk menghambat pelaksanakan stabilitas proyek nasional yang ada di Pulau Buru, akan tetapi dari tindakan Kejati Maluku, Maka dia perlu adanya kepastian perlindungan hukum dari Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Dia menghimbau, dari perkara Fery Tanaya ini, dapat menjadi pengamanan bagi aparat penegak hukum di Maluku, agar kedepan, menjerat seseorang sebagai tersangka, haruslah berhati-hati.

“Waktu ahli BPKP bersaksi di sidang, saya tanyakan. Lihat apa diatas tanah itu karena ahli yang menentukan kerugian negara 6 miliar lebih. Ahli bilang lihat Kelapa. Hitung tidak? Ahli bilang tidak hitung. Tapi tanah yang lain saat di lepaskan dihitung semuanya. Bahkan tanaman sejenis Serai saja dihitung harga ganti rugi. Sedangkan pak Fery Tanaya punya lahan, secara totalitas tanah dan tumbuhan yang ada di lahan itu, permeter 125 ribu. Gimana ini, bukti jaksa menetapkan Fery Tanaya sebagai tersangka. Apakah ini sudah benar,” tandasnya.

Tterpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette yang di konfirmasi mengatakan, terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Namlea, Kabupaten Buru, penyidik Kejati Maluku akan melakukan penyidikan ulang. “Jadi penyidik akan melakukan penyidikan kembali,” singkat Sapulette. (SAD)

Comment