by

Kejati Diminta Tangkap Bupati dan Sekda Bursel

Belasan pemuda yang tergabung dalam Jaringan Aksi Solidaritas Membela Rakyat (Jas Merah) dan Aliansi Poros Pemuda Satu (P21), kembali menggelar demonstrasi di kantor Kejati Maluku, Kamis (10/6).

Mereka mendesak Keati Maluku untuk menangkap Bupati Buru Selatan, Tagop S. Soulissa, dan Sekda Buru Selatan, Iskandar Walla, karena diduga telah melakukan perbuatan korupsi terhadap anggaran daerah, sehingga berdampak mandeknya pembangunan di kabupaten itu.


“Tangkap dan penjarakan Bupati dan Sekda Bursel. Keduanya ini harus bertanggungjawab atas uang-uang daerah kami di sana. Sebab sampai kini, kita tidak pernah melihat adanya pembangunan signifikan di daerah Bursel. Hal ini diduga dilatarbelakangi karena adanya praktek korupsi yang sudah terstruktur dan sistematis di dalam birokrasi pemerintah Bursel,” ungkap Koordinator Lapangan (Korlap), Muhamad Nasir Mahu, saat berorasi di depan pintu Kantor Kejati Maluku, Kamis (10/6).

Hal yang krusial, lanjut Mahu, ada anggaran MTQ tahun 2017 senilai Rp 22 miliar, yang pertanggungjawabannya tidak transparan oleh Sekda Bursel dan Bupati Bursel.

“Makanya kita datang disini meminta agar Kejati segera mengusut kasus ini. Sebab tidak mungkin perbuatan yang dilakukan hanya melibatkan satu orang, namun ini sudah menjadi konspirasi antara satu dan dua orang, bahkan kelompok elit tertentu di Bursel,” jelasnya.

Pantuan Beritakota Ambon, setelah berorasi beberapa menit, para pendemo berkeinginan masuk ke Kantor Kejati Maluku untuk menyampaikan orasi dihadapan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega.
Karena Kajati tidak ada di tempat, sehinga pendemo kemudian membubarkan diri. Mereka berjanji akan melakukan aksi serupa 14 Juni nanti.

Sebelumnya, Rabu (9/6), aksi serupa dilakukan P21 Buru Selatan di depan Kantor Kejati Maluku. Mereka meminta agar Kejati Maluku, mempercepat proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana MTQ tahun 2017.

Kordinator aksi, Nasir Mahu, dalam orasinya, mengatakan, Kejati Maluku diharapkan agar segera mengambil langkah tegas, memanggil Sekda Bursel selaku Ketua Pantia Penyelenggara MTQ tingkat Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Bursel 2017 lalu, untuk diperiksa.

“Bongkar kasus dana MTQ di Buru Selatan. Segera melakukan panggilan terhadap pelaku-pelaku yang sudah merusak nilai-nilai NKRI, terutama di Buru Selatan,” teriak Nasir.

Setelah melakukan orasi hampir 30 menit, para demonstran ditemui oleh Kasipenkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba.

Ada tiga butir pernyataan sikap aliansi P21 Buru Selatan, yang dibacakan Nasir Mahu dihadapan Kasi Penkum Kejati Maluku. Pertama, meminta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku agar memeriksa tersangka dugaan korupsi anggaran MTQ 2017 Kabupaten Buru Selatan.

Kedua, meminta Bupati Buru Selatan dengan tegas agar jangan menutupi keburukan dan kejahatan yang berada di Kabupaten Buru Selatan. Ketiga, meminta pihak Kejaksaan Tinggi Maluku agar segera memanggil dan memeriksa Sekda Buru Selatan, sebagai penyelenggara MTQ tahun 2017.

Terhadap Kasipenkum Kejati Maluku, Wahyudi, berjanji akan menyampikan tuntutan mereka kepada pimpinannya.
“Jadi tuntutan saudara-saudara ini, akan kita teruskan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Yang jelas, setiap laporan yang masuk, Kejati Maluku pastinya merespon secara serius,” tandas Wahyudi.(SAD)

Comment