by

Kejati Diminta Transparan Usut Korupsi Poltek

Ambon, BKA- Praktisi hukum Maluku, Muhamad Gurium, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk transparans, dalam mengusut kasus dugaan korupsi yang sedang terjadi di Politeknik Negeri (Poltek) Ambon.

Menurutnya, tidak ada asalan kalau Kejati Maluku berdalih, jika kasus tersebut masih ditangani dalam tahap penyelidikan. Sebab sudah terhitung beberapa tahun penyelidikan berjalan, tidak ada perkembangan.

“Sebagai praktisi hukum, kita harus pertanyakan dan desak institusi Kejaksaan maupun kepolisian dalam mengusut sebuah perkara, termasuk kasus yang sedang bergulir di Kejati Maluku soal laporan pengadaan peralatan Migas, yang diduga fiktif,” ujar Gurium, Minggu (21/3).

Mantan Sekertaris Cabang DPC GMNI Ambon tersebut mengaku, Kejati Maluku merupakan lembaga penegak hukum yang sangat dipercaya publik di Maluku. Karena itu, Kejati harus memiliki kala prioritas dalam mengusut kasus.

“Menurut saya, kasus alat simulator Poltek itu kan untuk kepentingan dunia pendidikan. Otomatis, Kejati harus selesaikan dulu, karena ini menyangkut kepentingan mahasiswa ke depan,” jelasnya.

Dia mengaku, jika memang dalam proses pengadaan barang lab migas tersebut terjadi fiktif, maka Kejati seharusnya terbuka dalam proses penyelidikan kasusnya.

“Kalau memang indikasinya fiktif, Kejati seharusnya tidak lama mengusut tuntas laporan ini. Sebab modus korupsi itu sudah terlihat jelas. Sekali lagi, Kejati harus serius tuntaskan kasus ini,” tandasnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu, masih dalam penyelidikan tim Pidsus Kejati Maluku.

“Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan tim Pidsus, jadi ikuti saja,” singkat Sapulette, Minggu kemarin.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, 2019 lalu, dilaporkan ke Kejati Maluku oleh salah satu anggota senat Politeknik Negeri Ambon, Agus Siahaya.

Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.

Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun sesuai tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment