by

Kejati Diminta Tuntaskan Kasus Simulator Poltek

Ambon, BKA- Desakan agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan korupsi, pengadaan peralatan Laboratorium Simolator Driling untuk Jurusan Teknik Mesin, Poltek Ambon, pada 2019 lalu.

Sebelumnya, desakan datang dari praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija. Hal yang sama kembali disampaikan oleh salah satu praktisi hukum Maluku, Eduard Diaz.

Diaz mengatakan, tidak ada alasan bagi Kejati Maluku untuk membiarkan penyelidikan kasus dugaan korupsi itu berlangsung berlarut-larut.

“Kejati harus konsisten dong, tidak bisa bilang ini masih penyelidikan, lalu mana progresnya ke depan? Sekarang ini publik lagi menanti, apa saja yang dilakukan Kejati Maluku,” ungkap Diaz, Jumat (19/2).

Menurutnya, sejak kasus itu dilaporkan ke Kejati Maluku, tim penyidik gencar menggelar pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait. Namun kini kasusnya terkesan jalan ditempat.

“Seharusnya ada keterbukaan Kejati soal penyelidikan kasus ini. Artinya, progresnya sudah sejauh mana. Itu mesti dipublis ke media,” pungkasnya.

Sebelumnya, praktisi hukum Maluku, Fileo Pistos Noija, mengatakan, proyek pengadaan peralatan untuk praktek mahasiswa tersebut, telah masuk pidana dan perbuatan itu dinyatakan fiktif.

Dikatakan fiktif, karena pada saat pencairan 100 persen anggaran proyek senilai Rp.9 miliar lebih pada tahun 2019 lalu, barang belumada di tempat. Otomatis perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan melawan hukum.

“Ini sudah perbuatan fiktif. Tidak bisa dipungkiri lagi, sekalipun barangnya sudah ada. Tapi kalau sudah lewat masa kontrak, maka itu sudah ada pidananya disitu,” ungkap Noija, kepada koran ini di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (18/1).

Jika dikategorikan, katanya, perbuatan panitia dan pihak kontraktor, telah terbukti melanggar unsur pidana yang diancam dengan pasal 3 UU Tipikor dan pasal 55 turut serta.

“Jadi kontraktor sama orang yang suruh tandatangan itu bisa diancam dengan pasal 3, terkait penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU tipikor. Sedangkan untuk panitia yang menandatangani berita acara pemerimaan barang, mereka dijerat dengan pasal 55 turut serta,” beber Noija.

Dia mengaku, para panitia bisa ikut terseret karena mencoba mengaburkan fakta, kalau dipakai pendekatan pidana umum. Tapi jika pakai mendekatan undang-undang korupsi, maka panitia membantu melakukan perbuatan jahat.

“Jadi mereka bisa saja dijerat, karena mencoba mengabulkan fakta dan turut serta melakukan perbuatan kejahatan yang nantinya merugikan keuangan negara,” jelasnya.

Untuk diketahui, Kasus ini dilaporkan ke Kejati Maluku karena diduga telah terjadi tindak pidana korupsi terhadap pengadaan alat-alat laboratorium di Poltek Ambon, yang diduga dilakukan oleh sejumlah pimpinan kampus. Misalnya, Direktur Poltek selaku kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, pejabat penandatanganan Surat Perintah Pembayar (SPM), dan juga kontraktor PT Kevin’S Pratama Jaya selaku pekerja proyek.
Modusnya, proyek itu awalnya dilakukan pencairan 20 persen untuk pembayaran awal sebagai pengikat antara pembeli dengan penjual. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan 100 hari kalender.

Uang muka yang diberikan sebesar Rp 1.892.000.000 sejak 5 September 2019 lalu. Kemudian waktu pekerjaan selesai pada 9 Desember 2019. Namun tenggat waktu yang disepakati, barang tersebut belum kunjung datang di Poltek Negeri Ambon.

Parahnya lagi, sekalipun tidak ada barangnya, namun pihak Poltek melakukan pembayaran kembali nilai kontrak proyek secara keseluruhan atau 100 persen. (SAD).

Comment