by

Kejati Ditantang Periksa Rentanubun

Ambon, BKA- Mantan Bupati Maluku Tenggara (Malra) Andre Rentanubun, usai melepas jabatannya sebagai bupati, dinilai banyak meninggalkan sejumlah pembangunan infrastruktur mangkrak. Hingga saat ini, tidak ada perhatian juga dari Bupati Malra Muhammad Taher Hanubun.

Salah satunya pembangunan kantor bupati yang dikerjakan pada tahun 2010, yang hingga kini belumj juga terselesaikan. Yakni hampir 11 tahun, proyek pembangunan ini terbengkalai.
“Kami merasa terpanggil untuk melihat persoalan ini. Mengingat pembangunan kantor bupati ini sudah sepuluh tahun terbengkalai. Sebagai anak Evav, kami prihatin melihat kondisi ini,” kata Ketua Koordinator Angkatan Mudah Anti Korupsi (Amak) Malra, Rizal Tukloy, kepada media ini, Kamis (25/2).

Ditanya terkait besar anggaran, Tukloy mengaku, anggaran yang dipakai untuk membangun kantor bupati sesuai perencanaan tiga lantai, memakan anggaran sebesar Rp 52.797.637.000. “Anggaran sebesar ini mengendap entah dimana, dan baru digunakan pada tahun 2020,” bebernya.

Menurut dia, pembangunan yang belum juga diselesaikan lebih dari 10 tahun ini, sangat merugikan masyarakat Malra. Terlebih khusus percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten tertua di Jasirah Tenggara Raya.

Mewakili masyarakat Malra, sebutnya, Amak menantang pihak Kejati Maluku untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan bupati Malra, Andreas Rentanubun. Sebab besar dugaan, anggaran itu dipakai untuk menyakinkan dirinya sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada 2018 lalu, untuk mendampingi Said Asagaf yang saat itu kembali bertarung sebagai calon Gubernur Maluku.
“Dugaan kami kesitu, mengingat rentang waktu sepuluh tahun, itu waktu yang sangat lama,” heran dia.

Ia menambahkan, tantangan kepada Kejati Maluku, ini mesti jadi pekerjaan rumah besar untuk dapat memanggil dan memeriksa Rentanubun. Sehingga bangunan tiga lantai tersebut segera dilanjutkan pembangunannya. (BTA)

Comment