by

Kejati Gali Bukti Kasus Pengadaan Obat Di RSUP Laimena

Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus berupaya, menggali bukti terkait kasus pengadaan obat Covid-19 di RSUP Laimena.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengungkapkan, setiap laporan masyarakat yang dimasukan ke Kejati Maluku, tentunya akan ditundaklanjuti. Termasuk laporan kasus pengadaan obat Covid-19 di RSUP Laimena.

Menurut Wahyudi, tim intelijen masih terus menggali bukti-bukti otentik pada kasus tersebut. “Serangkaian kegiatan penyelidikan, dalam hal pengumpulan bahan dan keterangan terus digali jaksa, soal kasus pengadaan obat di RSUP Laimena,” ungkapnya, Minggu (20/6).

Menurutnya, sejumlah pihak terus dimintai keterangan, untuk mengetahui kasus tersebut, apakah ada perbuatan tindak pidana ataukah tidak.

“Ada pihak-pihak yang tidak bisa kita sebutkan, yang saat ini sudah diperiksa di Kejati. Kasus ini masih penyelidikan, jadi ikuti saja. Pada prinsipnya, setiap perkara yang masuk di Kejati, ditindaklanjuti sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, tim intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tengah menyelidiki, kasus pengadaan obat Covid-19 tahun 2020 di RSUP J. Laimena. Hal itu dilakukan berdasarkan informasi masyarakat, kalau ada ketidakberesan dalam pengadaan obat tersebut.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, yang dikonfirmasi, membenarkan hal tersebut.

Menurutnya, sejak laporan ini masuk ke Kejati Maluku, sudah beberapa pihak terkait yang dimintai klarifikasi.

“Ada sejumlah pihak yang dimintai klarifikasi. Dan itu klarifikasi, jadi tidak bisa kita sebutkan secara rinci. Namanya juga penyelidikan,” tandas Wahyudi, Minggu (13/6).

Data yang dihimpun media ini, kasus ini dilaporkan masyarakat belum lama ini.

Salah satu sumber mengungkan, anggaran pengadaan obat Covid-19 jenis Avigan, tidak terlalu besar. Namun diduga ada ketidakberesan dalam pengadaan yang dilakukan oleh pihak RSUP dr. J Leimena.

Proses ini, menurut sumber, ada manipulasi, meski anggarannya hanya sekitar puluhan juta. Diduga ada oknum pejabat RSUP yang bermain, untuk meraup keuntungan.

Sesuai aturan, proses pengadaan obat di rumah sakit harus sesuai dengan Permenkes 72 tahun 2016, yakni, obat tersebut dua tahun sebelum masa expayer. Namun dalam proses itu, diduga ada penyimpangan. Bahkan obat yang sudah habis masa berlaku atau ekpayer, tidak diretur.

“Ini pengadaan sekitar Oktober 2020. Namun obatnya expayer, tidak diretur. Obat kan ada aturan Permenkes 72 tahun 2016, obat ada di RS lebih kurang dua tahun masa expayer. Nah, kalau obat sudah dekat masa expayer, harganya bagaimana? Biasanya barang kalau sudah mau expayer kan harga dibawa. Diduga ada yang tidak beres, dan itu laporan masyarakat,” jelas sumber.

Sumber mengaku, ada sejumlah pihak di RSUP Dr. J Leimena yang sudah dipanggil dan dimintai keterangan. Sehingga dia mengapresiasi langkah Kejati Maluku, yang bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

“Saya sangat mendukung Kejati Makuku untuk mengungkap kasus ini. Karena ini kejahatan yang terstruktur di dalam RS,” pungkas sumber.(SAD).

Comment