by

Kejati Garap Pelapor Dugaan Korupsi Simulator Poltek

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat laboratorium di Politeknik (Poltek) Negeri Ambon, tahun 2019, senilai Rp 9.640.000.000.

Informasi yang diterima BeritaKota Ambon dari salah satu sumber, menyebutkan, Kejati Maluku melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Senat Poltek Negeri Ambon, AS, yang merupakan pelapor dugaan korupsi itu, pada 21 April lalu.

“Pemeriksaan pelapor AS itu sejak Rabu kemarin, ini dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat simulator untuk Jurusan Migas Poltek Ambon,” ungkap sumber, yang menolak namanya dikorankan, Jumat (23/4).

AS digarap tim penyelidik di ruang Pidsus Kejati Maluku sekitar lima jam. “Pemeriksaan selama 5 jam. Semua seputaran materi laporan yang disampaikan ke Kejati Maluku,” tandas sumber itu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait hal itu, membenarkan adanya pemeriksaan pihak terkait diperkara tersebut. Namun dia tidak menyebut nama dan identitas pihak terkait yang dimintai keterangan oleh penyelidik.

“ Benar ada permintaan keterangan terhadap pihak terkait pada Rabu 21 April 2021 kemarin. Namun demikian, terkait pihak mana dan terkait apa saja, karena masih dalam proses penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan secara luas kepada masyarakat,” tukas Sapulette, melalui selulernya, Jumat (23/4).

Di sisi lain, sumber terpercaya BeritaKota Ambon menyebut, proyek yang melibatkan sejumlah petinggi di kampus Poltek Negeri Ambon, termasuk Direktur Poltek selaku Kuasa Pengguna Anggaran, mencuat setelah ada laporan yang masuk ke Kejati Maluku.

Faktanya, proyek pengadaan barang tersebut fiktif. Sebab anggaran pengadaan barang sudah dicairkan 100 persen, namun barang belum juga datang. Padahal sesuai kontrak, pekerjaan harus sudah selesai di bulan Desember 2019 atau 3 bulan pekerjaan.

“Barang baru datang itu September 2020. Ini kan menyalahi ketentuan dari kontrak dan itu diatur dalam Pepres 54 Tahun 2010, yang mengatakan, tidak dapat dibenarkan pembayaran saat peralatan belum ada ditangan pengguna,” jelas sumber.

Akibat keterlambatan pengadaan barang tersebut, lanjutnya, Poltek Negeri Ambon harus membayar denda ke ke negara sebesar Rp 1,4 miliar.

“Sesuai ketentuan pada Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa milik negara, dimana pengadaan barang melewati batas waktu dari kontrak, wajib membayar denda ke negara. Nah dengan nilai kontrak ini, Poltek harus membayar Rp 200 juta tiap bulan, dan keterlambatan ini sudah 7 bulan, sehingga total denda Rp 1,4 miliar,” jelasnya.

Dalam pemeriksaan, penyelidik menemukan ada indikasi pelanggaran hukum dalam pengadaan simulator tersebut, sehingga negara dirugikan atas denda keterlambatan sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018.

“Ada unsur kesengajaan membiarkan kesalahan tersebut, apalagi proses ini adalah pengadaan peralatan yang jelas tidak bisa dibiarkan pembayaran melebihi tahun anggaran berjalan. Apalagi ada pembayaran uang muka sebesar Rp 1,9 miliar lebih, yang tidak tahu digunajan untuk apa, sehingga sampai penutupan tahun anggaran tidak ada barangnya. Seharusnya tidak ada alasan keterlambatan, dikarenakan anggaran yang digunakan dalam pembayaran adalah APBN yang sudah disediakan sebelumnya,” ungkap sumber di Kejati Maluku itu.

Dari hasil pemeriksaan, penyelidik akan mengagendakan pemeriksaan pihak lain, seperti, Direktur Poltek selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Ketua Panitia Penerimaan Barang, Penjabat Penandatanganan Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, serta Pengawas Internal.(SAD).

Comment