by

Kejati “Gerak Cepat” Tuntaskan Kasus Bupati Malra

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tidak main-main dalam penyelidikan kasus Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhamad Taher dan istrinya Eva Elia.

Pekan lalu, Tim Pidsus Kejati Maluku kembali menggarap pihak terkait dalam kasus itu. Yakni Kadis DKPPKBD inisial HR dan Kadis Perpustakaan inisial BR, serta salah satu kontraktor, FBT. Mereka dimintai keterangan di Kantor Kejati Makuku, 1 April 2021 lalu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi. Membenarkan hal tersebut. Hanya saja, untuk nama dan jabatan pihak-pihak terkait yang diperiksa, dia enggan menyebutkan.

“Kalau ada juga, kita silahkan media pantau saja di Kejati. Karena kasusnya masih dalam penyelidikan, sehingga tidak bisa diekspos ke publik,” tandas Sapulette, Minggu (4/4).

Sebelumnya,Tim Pidsus Kejati Maluku telah menggarap Kadis PU, Kadis Kesehatan dan pihak PPK Pengadaan barang dan jasa, pada 25 Maret 2021 lalu. Sehingga sudah enam orang yang dimintai keterangan di kasus Bupati Malra dan istrinya itu.

Terpisah, Gubernur Lira Maluku, Jan Sariwating, berharap, semua pihak yang dimintai keterangan agar membuka semua, apa yang terjadi dan dilihat di lapangan.

“Dalam permintaan keterangan, kita minta supaya hal-hal terkait dengan indikasi korupsi yang dilakukan Bupati dan istrinya, tidak boleh disembunyikan. Karena kalau Kejati sudah bergerak usut, maka pastinya dugaan penyimpangan ada terjadi dalam kasus ini. Sebagai LSM, kita dukung Kejati untuk menangkap aktor utama korupsi dari sejumlah proyek berbau KKN ini,” tandas Sariwating Singkat.

Sebelumnya, Gubernur Lira Maluku itu mengungkapkan sejumlah ada beberapa proyek yang dimiliki istri Bupati Malra, Eva Elia, yang bersumber dari dana APBD 2020.

Diantaranya, proyek pengadaan peralatan mesin genset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 780 juta, proyek pengadan mesin hitung milik Badan Pendapatan Daerah nilanya Rp 742 juta, proyek pengadaan mobiler rumah jabatan Sekeratis Daerah milik Sekretaris Daerah Malra nilainya Rp 750 juta, serta proyek pengadaan mobil Ambulance dari Dinas Kesehatan dengan nilai Rp 1.500.000.000.

Ada juga proyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga milik Dinas Sosial Daerah, nilai kontrak Rp 347.000.000, dikerjakan CV Andar Jaya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon. Proyek pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu jalan dalam Kota Langgur yang dikerjakan Dinas PU dan Penataan Ruang, kontraknya sebesar Rp 1.146.852.000, yang dikerjakan CV Jivi Creative. Proyek Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan, kotraktor CV Rahalin Putra, nilai kontrak sebesar Rp 553.000.000. Proyek perencanaan teknis peningkatan jalan hotmix ruas jalan trans di Malra milik Dinas PU, dengan kontraktor CV Surya Konsultan, nilainya sebesar Rp 900.000.000. Kemudian, proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp 515.000.000. Selanjutnya, proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000, pemenangnya kontraktor dari CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

“Dari beberapa proyek ini diberikan oleh istri bupati kepada FBT, dan diduga ada komitmen fee,” jelas Sariwating, 30 Maret 2021 lalu.

Sedangkan proyek milik bupati, diantaranya, pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah, nilai kontraknya sekitar Rp 9.650.000.000, pemenang tender CV Karya Bima Prima Grama. Proyek pengadaan mobil unit penerangan, nilai kontrak sebesar Rp 850 juta, pemenang tender CV Ibnurakas Sabana.

“Kita berharap, kasus ini secepatnya dibuka secara terang benderang oleh tim Kejati Maluku,” tandas Sariwating.(SAD).

Comment