by

Kejati Harus Berani Periksa Mattitaputy,Siwalette dan Salhuteru

Pegiat anti korupsi Herman Syalioy kembali menantang Kejati Maluku untuk berani memeriksa tiga aktor utama dibalik korupsi dana pengadaan alat simulator untuk jurusan teknik mesin di Poltek Ambon.

Menurut Syamiloy, sejak pemberitaan di media menyoal nama-nama tersebut yakni, Yosep Mattitaputty, Cristina Siwalette dan Fentje Salhuteru , Kejati belum juga memanggil ketiga orang ini untuk diperiksa.
“Saya berharap kasus ini diseriusi Kejati Maluku, ketiga oknum ini harus diperiksa. Karena mereka ini dalang dibalik kasus pengadaan alat simulator fiktif ini,” ungkap Syamiloy kepada koran ini, Kamis,(10/6).

Menurutnya, tidak ada alasan lain jika Kejati Maluku belum mengagendakan pemeriksaan terhadap ketiganya. Pasalnya, ada indikasi, ketiga oknum tersebut mengaku kalau masalah yang sedang ditangani Kejati ini sudah tidak lagi terjadi masalah hukum.
“Kata mereka sudah tidak lagi ada masalah itu, itu kata siapa? Ini jelas korupsi fiktif baru bilang tidak ada masalah,” jelasnya.

Untuk itu, tambah dia, semoga dalam waktu dekat, Kejati memanggil ketiga orang tersebut untuk diperiksa. “Kita minta Kejati periksa ketiga orang ini, dan sebagai pegiat anti korupsi tetap saya pantau terus pengusutan kasus ini sejauhmana,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan,peran ketiga oknum yang terlibat langsung dalam proyek pengadaan alat simulator untuk jurusan teknik mesin di Poltek Ambon masing-masing Yosep Mattitaputty, Cristina Siwalette dan Fentje Salhuteru harus dikejar tim penyelidik Kejati Maluku.
Sebab, peran ketiga orang ini, mempunyai andil penting terhadap proyek fiktif yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp.1,4 miliar tersebut.

“Jadi Yosep Mattitaputty selaku ketua panitia lelang yang mengatur lelang tanpa melibatkan anggota Pokja. Sementara, Cristina Siwalette selaku pejabatan pembuat komitmen yang mencairkan dana 100 persen tidak berdasarkan pada berita acara hasil pekerjaan dan Fentje Salhuteru selaku pejabat penandatangan surat perintah membayar yang tidak lagi menguji kebenaran dari bukti-bukti pencairan dana,” beber sumber anggota Pokja yang menolak namanya di korankan, Senin (17/5).

Kata dia, Fentje Salhuteru harus diseret ke ranah hukum karena, tidak pernah melakukan pertanggungjawaban dengan benar. Mengapa, saat Salhuteru mencairkan dana tanpa menggunakan berita acara hasil pekerjaan. Sehingga perbuatan Salhuteru bisa dikatakan perbuatan korupsi fiktif. “Dia (Fentje Salhuteru) cairkan dana tanpa melihat berita acara hasil pekerjaan. Ini kan fiktif. Sedangkan untuk perbuatan ketua panitia lelang Yosep Matitaputty,dirinya tidak pernah memberikan password kepada panitia untuk masuk dalam proses pengadaan barang dan jasa, ” jelasnya.

Sementara Pejabat Pembuat komitmen lanjut dia, pencairan dana 100 persen pada 23 Desember 2019 tidak mendasari berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dan jaminan bank. Bahkan lebih fatal lagi, nantinya pada bulan Februari 2020, barulah yang bersangkutan memangil panitia penerima hasil pekerjaan sekaligus memerintahkan mereka agar menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. “Namun itu juga panitia tidak pernah melihat wujud barangnya seperti apa,” tandasnya.(SAD).

Comment