by

Kejati Maluku “Tahan” Fery Tanaya di Rutan

Ambon, BKA- Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, dua tersangka dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan PLTMG 10 MV di Dusun Jiku Besar, Kabupaten Buru, tahun 2016, dijebloskan ke Rutam kelas IIA Ambon, Senin (26/4).


Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku, Rorogo Zega, mengatakan, penahanan itu dilakukan setelah tahap II dari penyidik ke penuntut umum Kejati Maluku.
“Jadi karena penuntut umum katakan berkas perkara lengkap atau P21, maka penyidik langsung melakukan tahap II ke penuntut umum. Karena kasus ini TKP di Kabupaten Buru, sehingga yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara ini adalah Kejari Buru sendiri. Nanti baru dibantu tim dari Kejati Maluku,” ungkap Rorogo, saat menggelar jumpa pers di kantor Kejati Maluku, Senin (26/4).
Pada proses tahap II tersebut, katanya, langsung diikuti dengan tindakan penahanan kepada kedua tersangka. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan.
“Kedua tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang langsung ditandatangi Kajati Maluku. Untuk itu, keduanya dibawa ke Rutan kelas II A Ambon di kawasan Waiheru,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kantor Kejati Maluku itu menyebut, modus yang dilakukan kedua tersangka dalam perkara tersebut, yakni, pada tahun 2016, PLN Unit Induk Pembangunan Maluku melakukan pengadaan dan bangunan untuk kepentingan umum pembangunan kantor PLTMG, yang lokasinya di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.
Untuk kepentingan tersebut, PLN mengirimkan surat kepada BPN Namlea pada tahun 2016 lalu. Atas surat itu, kepala kantor BPN Buru Jos Sorsesi (Alm), secara lisan memerintahkan tersangka Abdul Gafur Laitupa selaku kepala seksi pengukuran, melakukan pengukuran yang rencananya akan digunakan sebagai lokasi kantor PLTMG, tepatnya di dusun Jiku Besar.
Dalam rangka pengukuran tanah seluas 48.000 meter persegi itu, tersangka Gafur membuat peta lokasi nomor 02208 tanggal 16 Juni 2016, tidak sesuai data sebenarnya.
Tersangka Abdul Gafur Laitupa mencantumkan nomor induk bidang tanah 02208 merupakan milik Fery Tanaya. Padahal Berdasarkan komputerisasi, bidang tanah tersebut merupakan milik Abdul R. Tuanaya.
“Jadi tanah milik Tuanaya itu dekatnya milik tanah tersangka Fery Tanaya. Dan dia mencantumkan Fery Tanaya sebagai pemilik tanah. Kemudian dibuat peta lokasi 02208, dengan mencantumkan Fery Tanaya sebagai pemilik tanah,” beber Kajati.
Dia melanjutkan, sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan, lokasi tanah tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai negara. Sebab tanah itu merupakan tanah erfpacht, sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 9 April 1932, yang pemegang haknya adalah Zadrack Wakano.
Zadrack Wakano meninggal pada tahun 1981. Namun sebelumnya, pada Agustus 1985, telah dibuat transaksi antara almarhum Wakano dengan Fery Tahaya.
“Jadi yang menjual beli tanah ini kepada Fery Tanaya adalah ahli waris Wakano. Transaksi itu disaksikan Drs Umagap, kepala wilayah Kecamatan Buru,” jelasnya.
Dalam putusan presiden tahun nomor 31 tahun 1979, lanjut Rorogo, terkait pokok-pokok terhadap hak atas tanah terhadap tanah konversi hak-hak barat dan Permendagri Nomor 3 tahun 1979 tentang ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah konversi hak barat, yang mulai berlaku tanggal 22 Agustus 1979 dan belum dilengkapi atas tanah tersebut.
“Jadi perlu kita jelaskan, ketentuan UU mengatakan bahwa tanah yang merupakan tanah erfpacht itu tidak bisa dipindah tangankan, baik kepada ahli waris maupun pihak lain. Jadi seharusnya setelah meninggal ahli waris Wakano, maka selesai sudah hak erfpacht itu. Karena yang berhak mengkonversi tanah tersebut adalah hanya pemegang hak. Tidak bisa dikonvensi oleh orang lain,” jelasnya.
Atas dasar peta lokasi yang dibuat oleh tersangka Gafur, lanjut Kajati, panitia pengadaan tanah internal dan panitia pengadaan tanah PLN Unit Induk Pembangunan Maluku, melaksanakan tahapan-tahapan transaksi penjualan tanah.
Namun karena saat buat transaksi bekas hak erfpacht telah melampui batas jangka waktu dilakukan konversi hak barat, maka jual beli yang dilakukan Fery Tanaya itu adalah batal demi hukum.
“Maka setelah Wanako meninggal, maka sesuai aturan tidak boleh ada orang yang mengkonversi lagi tanah tersebut, karena tanah itu sudah beralih status ke tanah negara. Maka jual beli yang dilakukan Fery Tanaya itu adalah batal demi hukum,” jelasnya.
Akibat perbuatan Fery Tanaya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 6 miliar lebih. Perbuatan kedua tersangka juga diketahui memperkaya diri sendiri dan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (SAD)

Comment