by

Kejati Sulit Ungkap kasus Obat di RSUP

Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, sulit dalam mengungkap bukti terkait kasus pengadaan obat covid-19 di RSUP Laimena.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, mengatakan, sampai sejauh ini, tim intelijen belum menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus pengadaan obat Covid-19 tersebut.

“Jaksa agak sulit. Karena ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan,” ujar Kareba, Senin (12/7).

Menurutnya, berdasarkan hasil penyelidikan tim intelijen di lapangan, pengadaan obat tersebut bukan dari pemerintah. Namun pihak RSUP mengadakan melalui Apotik Kimia Farma.

“Jadi memang tidak ada indikasi mark up atau penyimpangan disitu. Dari hasil klarifikasi pihak-pihak terkait, obat-obat itu mereka beli dari Apotik Kimia Farma. Bukan obat dari pengadaan negara atau dinas terkait,” singkat Kareba.

Sebelumnya, tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus berupaya menggali bukti terkait kasus pengadaan obat covid-19 di RSUP Laimena.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi Kareba, yang dikonfirmasi, mengatakan, setiap laporan masyarakat yang dimasukan ke Kejati Maluku, tentunya akan ditundaklanjuti, termasuk laporan kasus pengadaan Obat Covid-19 di RSUP Laimena.

Menurut Kareba, tim intelijen terus menggali bukti-bukti otentik dari kasus tersebut.

“Serangkaian kegiatan penyelidikan dalam hal pengumpulan bahan dan keterangan, terus digali jaksa soal kasus pengadaan obat di RSUP Laimena,” ungkap Kareba, Minggu, (20/6).

Menurutnya, sejauh ini, sejumlah pihak-pihak terus dimintai keterangan. Hal ini untuk mengetahui kasus ini apakah ada perbuatan tindak pidana ataukah tidak.

“Ada pihak-pihak yang tidak bisa kita sebutkan yang saat ini sudah diperiksa di Kejati. Dan kasus ini masih penyelidikan jadi ikuti saja. Pada prinsipnya setiap perkara yang masuk di Kejati ditindaklanjuti sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

Data yang dihimpun media ini, kasus ini dilaporkan masyarakat belum lama ini.
Sesuai penelusuran, pengadaan obat covid-19 jenis Avigan ini tidak begitu besar anggarannya. Namun diduga ada ketidakberesan dalam pengadaan yang dilakukan oleh pihak RSUP dr J Leimena.

Proses ini menurut sumber ada manipulasi, meski anggarannya hanya sekitar puluhan juta namun diduga ada oknum pejabat RSUP yang diduga bermain untuk meraup keuntungan dalam pengadaan obat tersebut.

Sesuai aturan, proses pengadaan obat harus sesuai dengan Permenkes 72 tahun 2016 dimana obat harus berada di Rumah Sakit kurang dua tahun dari masa berlaku.

Akan tetapi dalam proses diduga ada penyimpangan bahkan obat yang sudah habis masa berlaku tidak diretur.

“Ini pengadaan sekitar Oktober 2020. Namun obatnya exp tidak diretur. Obat kan ada aturan Permenkes 72 tahun 2016 obat ada di RS lebih kurang dua tahun masa exp. Nah kalau obat
sudah dekat masa exp harganya bagaimana? Biasanya barang kalau sudah mau exp kan harga dibawah kan?. Diduga ada yang tidak beres dan itu laporan masyarakat,” jelas sumber.

Sumber itu mengakui, ada sejumlah pihak RSUP Dr J Leimena sudah dipanggil dan dimintai keterangan.

“Yang sudah dipanggil menghadap jaksa itu ada Dokter Yan, Pa Antoni, ada Pa Sami Kabid keperawatan, dan pa Alfred Kabag keuangan dan bendahara itu juga sudah dipanggil,” sebut sumber itu.

Dilain sisi, ia sangat mengapresiasi langkah Kejati Maluku yang bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. “Saya sangat mendukung Kejati Makuku untuk mengungkap kasus ini. Karena ini kejahatan yang terstruktur di dalam RS.(SAD).

Comment