by

Kejati “Terus” Dalami Bukti Korupsi Simulator Poltek

Kejaksaan Tinggi Maluku tidak tinggal diam terkait laporan dugaan korupsi, proyek pengadaan alat simulator untuk Jurusan Teknik Mesin, Politeknik (Poltek) Negeri Ambon.

Setelah pelapor kasus itu, AS, dipanggil dan dimintai keterangan oleh tim Penyelidik Kejati Maluku, 21 April 2021 lalu, kini mereka mulai mendalami bukti dan peran-peran para pihak yang sudah dimintai keterangan.

Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo
, kepada Beritakota Ambon, mengaku, pengusutan kasus dugaan korupsi itu masih terus berlangsung.

“Penyelidikan kasus ini masih berlangsung,” ungkap Martopo, akhir pekan kemarin.

Terpisah, informasi yang diterima dari salah anggota Pokja di Poltek Ambon, oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini, diduga sedang menyusun strategi untuk menutup perkara secara diam-diam.

Buktinya, ada sebuah nota yang beredar di lingkungan pendidikan tersebut, isinya meminta Direktur Poltek segera membentuk tim untuk melakukan klarifikasi kasus fiktif simulator driling.

Langkah itu diduga dilakukan untuk meloloskan Fence Salhuteru selaku Wadir II, Cristina Siwalete selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Josepus Mattitaputy selaku Ketua Panitia Lelang, dari jeratan kasus itu.

“Ini tujuan mereka membentuk tim klarifikasi atas laporan itu, agar seakan-akan tidak ada masalah dalam proyek ini. Padahal, ini jelas-jelas fiktif,” ujar sumber senat, yang meminta namanya tidak dipublis.

Dari arahan surat tersebut, terang sumber, langkah pertama yang mereka lakukan, yakni, klarifikasi pembayaran alat simulator driling fiktif ini, nilainya dibayar 100 persen sebesar Rp 9,4 miliar lebih. Uang ini dibayar pada 23 Desember 2019, karena berdasarkan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang dikarenakan musibah virus corona di Indonesia.

“Kalau memang virus corona mereka jadikan sebagai alasan keterlambatan barang ini masuk ke kampus, lalu mengapa, Fentje Salhuteru Cristina Siwalete dan Josepus Mattigaputy bisa meloloskan pembayaran proyek ini 100 persen,” kata sumber.

Parahnya lagi, lanjutnya, pekerjaaan dalam kontrak pada 29 Agustus 2019 dengan lamaa 100 hari kalender. Namun barangnya tidak diadakan dalam tahun itu, sementara anggaran dicairkan 100 persen. Padahal surat perjanjiam kerja ditandatangani.

“Kalau mereka beralasan virus corona, pertanyaannya, corona ini masuk di Indonesia kapan. Corona masuk di Indonesia pada 2 Maret 2020, sedangkan di Kota Ambon 15 Maret 2020. Lalu mereka beralasan ini ada penambahan addendum, masuk akal tidak,” kesalnya.

Dia mengaku, proyek ini pembayaran tahap pertamanya dilakukan 13 September 2019, dengan nilai Rp 1,9 miliar lebih. Anggaran APBN saja sudah tersedia, masa oknum-oknum yang mengurusi proyek itu beralasan corona. “Ini sebuah alasan yang tidak masuk akal. Sehingga Kejati Maluku diminta usut tuntas kasus ini,” tandas sumber.(SAD).

Comment