by

Kejati Terus Garap Saksi di Kasus Bupati Malra

Ambon, BKA- Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku terus membongkar laporan kasus dugaan korupsi, yang diduga dilakukan Bupati Malra, Hi. Muhamad Taher, dan istrinya, Eva Elia.

Tim Korps Adhyaksa itu terus mengejar bukti-bukti pendukung, melalui pengumpulan bahan dan keterangan dari sejumlah pihak-pihak yang mengetahui langsung kasus tersebut.

Dua hari lalu, tim penyelidik kembali melakukan permintaan keterangan terhadap Kabag Dinas PU Kabupaten Malra terkait proyek mesin genset dan rumah raja Wain. Selain itu, permintaan keterangan juga dilakukan terhadap PPK proyek lampu jalan pada Dinas PU.

Hanya saja, karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan kepada khalayak ramai.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, mengaku, untuk agenda permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait dalam perkara Bupati Malra, dirinya belum mengetahui secara pasti. Pasalnya, berdasarkan koordinasi dengan tim penyelidik, informasi permintaan keterangan pihak-pihak terkait belum diketahui.

“Saya koordinasi dengan pak Oceng (Kas dik), pak Oceng bilang tidak tahu. Tapi kalaupun agenda permintaan keterangan ada juga, tidak bisa dipublikasikan kepada masyarakat, karena ini masih dalam penyelidikan,” tandas Sapulette, Kamis (8/4).

Disisi lain, sumber Beritakota Ambon di Kantor Kejati Maluku, menyebut, permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait, benar dilakukan tim jaksa penyelidik. Agenda permintaan keterangan dilakukan sejak 6 dan 7 April 2021 lalu.

“Mereka yang dimintai keterangan adalah PPT proyek lampu jalan Kabag Dinas PU Kabupaten Malra. Pemeriksaan itu semua terkait kasus Bupati Malra dan istrinya,” beber sumber itu menolak namanya dikorankan, Kamis (8/4).

Untuk diketahui, dalam penyelidikan kasus ini, tim jaksa Kejati Maluku sebelumnya telah memeriksa sebanyak 6 orang.
Pihak-pihak yang dimintai keterangan tim penyelidik, diantaranya, Kadis DKPPKBD inisial HR, Kadis Perpustakaan BR dan salah satu kontraktor FBT.

Direktur Lira Maluku, Jan Sariwating, berharap, pejabat yang diperiksa supaya membuka semua apa yang terjadi dan dilihat di lapangan.

“Dalam permintaan keterangan kita minta, supaya hal-hal terkait dengan indikasi korupsi yang dilakukan Bupati dan istrinya tidak boleh disembunyikan. Karena kalau Kejati sudah bergerak usut, maka pastinya dugaan penyimpangan ada terjadi dalam kasus ini. Sebagai LSM kita dukung Kejati untuk menangkap aktor utama korupsi dari sejumlah proyek berbau KKN ini,” singkat Sariwating, 4 April lalu.

Sebelumnya, Gubernur Lira Maluku itu mengungkapkan sejumlah proyek yang dimiliki istri Bupati Malra, Eva Elia, yang bersumber dari dana APBD 2020.

Diantaranya, proyek pengadaan peralatan mesin genset milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 780 juta, proyek pengadan mesin hitung milik Badan Pendapatan Daerah nilanya Rp 742 juta, proyek pengadaan mobiler rumah jabatan Sekeratis Daerah milik Sekretaris Daerah Malra nilainya Rp 750 juta, serta proyek pengadaan mobil Ambulance dari Dinas Kesehatan dengan nilai Rp 1.500.000.000.

Ada juga proyek belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga milik Dinas Sosial Daerah, nilai kontrak Rp 347.000.000, dikerjakan CV Andar Jaya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon. Proyek pengadaan dan pemasangan Tiang Lampu jalan dalam Kota Langgur yang dikerjakan Dinas PU dan Penataan Ruang, kontraknya sebesar Rp 1.146.852.000, yang dikerjakan CV Jivi Creative. Proyek Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru (USB) milik Dinas Pendidikan, kotraktor CV Rahalin Putra, nilai kontrak sebesar Rp 553.000.000. Proyek perencanaan teknis peningkatan jalan hotmix ruas jalan trans di Malra milik Dinas PU, dengan kontraktor CV Surya Konsultan, nilainya sebesar Rp 900.000.000. Kemudian, proyek pengadaan belanja pakian olahraga untuk Sekertariat Daerah Kabupaten Malra, yang dimenangkan CV Nabyil Putra Mandiri, dengan kontrak Rp 515.000.000. Selanjutnya, proyek pembuatan studi kelayakan luas jalan trans Kei Besar, dengan nilai sebesar Rp 500.000.000, pemenangnya kontraktor dari CV. Kurniya yang beralamat di Kebun Cengkeh Ambon.

“Dari beberapa proyek ini diberikan oleh istri bupati kepada FBT, dan diduga ada komitmen fee,” jelas Sariwating, 30 Maret 2021 lalu.

Sedangkan proyek milik bupati, diantaranya, pembangunan Kantor Perpustakaan Umum Daerah, nilai kontraknya sekitar Rp 9.650.000.000, pemenang tender CV Karya Bima Prima Grama. Proyek pengadaan mobil unit penerangan, nilai kontrak sebesar Rp 850 juta, pemenang tender CV Ibnurakas Sabana.

“Kita berharap, kasus ini secepatnya dibuka secara terang benderang oleh tim Kejati Maluku,” tandas Sariwating.(SAD).

Comment