by

Kejati Tutup Kasus Pastori Waai

Karena tidak ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum, tim penyelidik Kejati Maluku akhirnya menutup kasus dugaan korupsi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.

Kasus ini awalnya dilaporkan ke Kejati Maluku di masa mantan Asisten Intelijen Kejati Maluku, M Iwa. Karena dalam progres penyelidikan di bagian intelijen Kejati Maluku tidak ditemukan adanya indikasi korupsi, maka langsung dihentikan.

Asisten Intelejen Kejati Maluku, Muji Martopo, mengatakan, penghentian kasus yang diduga melibatkan Anggota DPRD Maluku, Wellem Zafah Wattimena, karena dana hibah yang disimpan telah dikembalikan.

“Terkait dengan dugaan penyimpangan dana hibah pastori Waai sudah dihentikan penyelidikannya, karena dana hibah yang disimpan sudah dikembalikan ke kas daerah Provinsi Maluku,” jelas Martopo, kemarin.

Data yang di himpin Beritakota Ambon, kasus ini bergulir ke Kejati Maluku berawal dari Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam pemeriksaan penggunaan dana hibah pembangunan Pastori IV GPM Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang menemukan aliran dana sebesar Rp 650 juta ke oknum anggota DPRD Maluku asal Partai Demokrat, WW (Welem Wattimena).

Dana itu tidak diterima langsung oleh WW. Panitia pembangunan Pastori menyerahkan uang itu secara bertahap, melalui tiga orang berbeda.

Tahap pertama, panitia menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta tertanggal 5 Juni 2018. Tahap kedua diserahkan pada 21 Juni 2018 sebesar Rp 200 juta.
Sedangkan tahap ketiga diserahkan pada 31 Januari 2019.

Dalam laporan hasil audit BPK, menunjukan rincian hasil pemeriksaan terhadap WW, yang mengaku, menerima dana bantuan hibah pembangunan Pastori sebesar Rp 650 juta.

Namun, dana yang diterima itu tidak dipergunakan untuk membangun Pastori. Malah dana itu dialihkan untuk pembangunan kantor Jemaat GPM Waai. WW sendiri yang membelanjakan material bangunan, tanpa melibatkan panitia.

Dalam pemeriksaan dia mengaku sudah menyerahkan pertanggungjawaban ke Pemerintah Provinsi Maluku Cq Bendahara Umum Daerah, melalui panitia pembangunan Pastori IV.

BPK tak berhenti pada keterangan WW. Mereka lalu meminta konfirmasi Bendahara Umum Daerah, terkait pertanggungjawaban tersebut pada 9 Mei 2019.

Hasilnya, dokumen pertanggungjawaban tak pernah diterima Bendahara Umum. Karena itu, BPK berkesimpulan, penggunaan dana hibah sebesar Rp 650 juta itu tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya.(SAD).

Comment