by

Kejati Usut Kasus Pembebasan Lahan Dermaga Tawiri

Ambon, BKA- Aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diam-diam melakukan pengusutan terhadap kasus dugaan korupsi pembebasan lahan milik pemerintah Negeri Tawiri, untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Bahkan, status kasus ini sudah ada pada tahap penyidikan, karena telah mengantongi alat bukti yang cukup. Saksi-saksi yang diperiksa seputaran kasus tersebut pun terus dilakukan tim penyidik Kejati Maluku.

“Hari ini, benar ada pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembebasan lahan milik Pemerintah Negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon,” ungkap Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Maluku, Samy Sapulette, Senin (18/1).

Menurutnya, saksi yang diperiksa inisial F.B.S dari unsur PNS Kantor BPN Provinsi Maluku. Pemeriksaan dilakukan penyidik Ye Oceng Almahdaly.

“Saksi dicecar sebanyak 22 pertanyaan dari pukul 09.30 WIT sampai 12.00 WIT. Pemeriksaan berlangsung di ruang Pidsus Kejati Maluku,” jelas Sapulette.

Data didihimpun koran ini, proyek pembangunan dermaga dan sarana prasarana pendukung lain di Lantamal IX Ambon tersebut dikerjakan sejak Maret 2017 lalu, oleh Kontraktor PT. Brantas Abipraya (Persero) dengan konsultan PT. Yodya Karya (Persero) senilai Rp 121 milliar. Sementara untuk tahun ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 30 miliar untuk pembangunan tempat ibadah, asrama Perwira, Bintara, serta Tamtama.

Proyek yang dikerjakan sesuai kontrak, yakni, pembangunan gedung kantor dan staf, lapangan, Kantor Detasemen Markas, gudang senjata dan amunisi, gedung serbaguna, pos penjagaan, balai pengobatan, kantor Satkom, kantor Disang, kantor Pomal, hanggar, rumah genset dan panel, gudang disbek, mekanikal elektrikal dermaga, kantor Disyahal, dermaga operasi, penataan lansekap dan pagar area dermaga.

Hanya saja, pada saat pekerjaan berjalan, terjadi pro dan kontra diantara Pemerintah Negeri Tariwi. Akhirnya, Kejati Maluku masuk usut, karena diduga ada terjadi kesalahan pembayaran kepada pemilik lahan.

Sebelumnya, proyek ini diteken Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

Pembangunan ini dilakukan untuk menggantikan Dermaga TNI AL di Desa Halong, yang harus dipindahkan karena kapal perang TNI AL tidak bisa merapat setelah adanya pembangunan Jembatan Merah Putih.(SAD).

Comment