by

Kekosongan Kursi Gerindra Tunggu Putusan MA

beritakotaambon.com – Hampir setengah periode, satu kursi DPRD Provinsi Maluku perolehan Partai Gerindra dapil Kota Ambon, masih kosong. Belum diketahui, siapa yang bakal mendudukinya.

Sampai sekarang perseteruan dua caleg Gerindra Maluku, Robby Gaspersz dan Johan Lewarissa, masih berseteru secara hukum, untuk menentukan siapa yang akan menduduki kursi DPRD Maluku itu.

Terkait masalah itu, Komisi I DPRD Provinsi Maluku dan KPU Maluku belum mau berkesimpulan, siapa kader Gerindra yang akan menduduki kursi kosong itu.

Baik Komisi I maupun KPU Maluku, memilih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terkait masalah itu. Sebab memang perseteruan kedua kader Geridra itu sudah sampai di MA.

Hal itu terungkap pada rapat bersama antara Komisi I DPRD Maluku, KPU Maluku dan Partai Gerindra, Selasa (24/8).

Rapat tersebut digelar secara tertutup di ruang Komisi I DPRD Maluku, untuk menindaklanjuti surat DPD Partai Gerindra Maluku, terhadap kekosongan kursi DPRD yang belum terisi.

“Pada prinsipnya, KPU tetap menunggu hasil putusan tetap dari MA. Dan kami akan sampaikan ke KPU RIm, untuk mendapat petunjuk selanjutnya,” terang Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, usai rapat bersama itu.

Baca juga: Walikota Belum Ijinkan Belajar Tatap Muka

Ditempat yang sama, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, menjelaskan, secara aturan, Komisi I tidak punya kewenangan untuk mengintervensi proses sengketa pemilu dari Partai Gerindra, antara, Robby Gaspersz dan Johan Lewarissa.

“Tapi ini ada surat masuk dari DPD Partai Gerindara, kita (Komisi) hanya sebatas mengfasilitasi untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman KPU dengan Partai Gerindra, terkait dengan dua rezim UU yang berbeda. Dan kalau kita bicara undang-undang partai politik, artinya situasinya sudah selesai dengan pengusulan 45 anggota DPRD. Dan kalau kita bicara PAW, maka kita bicara undang-undang surplus,” jelasnya.

Untuk itu, lewat rapat bersama tersebut Komisi I telah meminta pandagan dari Partai Gerindra, begitu juga dengan KPU.

“Tadi kita mencoba mengkonekannya, sesuai dengan situasi. Tapi kita tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 dan KPU Nomor 5, apalagi kita Komisi yang membidangi hukum dan kita tetap pada pendekatan normative dan aturan yang terkait dengan itu. Sehingga kita telah meminta pandangan secara tertulis dan itu semuanya telah dijelasan oleh teman-teman dari KPU, untuk nantinya mengambil satu kesimpulan dengan tetap menunggu putusan dari MA,” bebernya.

Seperti diketahui, sesuai hasil Pileg 2019, Gaspersz berhasil meraih suara terbanyak dari 8 caleg lainya di Partai Gerindra dapil Kota Ambon. Gaspersz unggul 200-an suara dari Lewerisa, yang meraih suara terbanyak kedua.

Namun karena tidak puas, Lewerisa gugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun MK menolak gugatan Lewerisa. Atas dasar itu, KPU Provinsi Maluku mengusulkan Gaspersz dilantik bersama 44 calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku ke Mendagri.

Tapi Lewerisa kembali menggugat Gaspersz di Mahkamah Partai Gerindra. Gugatannya diterima.
Alhasil, Gaspersz batal dilantik sebagai angglota DPRD.

Baca juga:
Jaksa Telaah Hasil Audit Korupsi Setda SBB

Gaspersz kemudian mengugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kini dalam proses kasasi di MA. Belum ada putusan. (RHM)

Comment