by

Kekurangan Guru di Maluku Sudah Teratasi

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Maluku, Dr.Insun Sangadji, mengatakan, kekurangan tenaga guru di Maluku sudah teratasi lewat pengangkatan tenaga guru honorer.

“Jadi, yang kekurangan adalah tenaga guru PNS, dan kekurangan itu sudah tertutupi dengan guru honor, yang terdiri dari guru tidak tetap (kontrak) dan guru penugasan atau guru honor biasa sebanyak tiga ribuan guru,”ungkap Sangadji, Sabtu (12/9)

Kata Sangadji, terkait penambahan tenaga guru PNS, pihaknya tidak memiliki kewenangan. Untuk itu, kebijakan pengangkatan guru honor dilakukannya guna menjawab kebutuhan kekurangan tenaga guru di Maluku

“Kalau mau mengatasi kekurangan tenaga guru PNS, solusinya adalah Pemda dan DPRD minta tambah kuota CPNS. Dinas tidak bisa menentukan itu. Kita hanya bisa mengatur guru yang sudah ada dengan membuat pemerataan. Kalau wewenang tambah guru PNS adalah wewenang pemprov dan DPRD,”terangnya

Sebelumnya dikabarkan, Provinsi Maluku masih kekurangan sekitar 3000-an tenaga guru, dari total 8000 kebutuhan guru. Saat ini, jumlah guru di Maluku baru sekitar 4000 lebih.

“Ada masalah yang mestinya ditangani, yakni, berkaitan dengan kekurangan tenaga guru. Karena guru yang diperlukan di Maluku kurang lebih 8 ribuan, yang terpenuhi baru kurang lebih 4 ribuan. Dengan demikian, kita masih kekurangan tenaga guru kurang lebih tiga ribuan,” ungkap Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, belum lama ini.

Untuk itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku diminta untuk mencari solusikekurangan guru tersebut, agar dapat terpenuhi.

“Bagaimana pun harus diupayakan untuk kekurangan tenaga guru ini bisa diatasi, baik lewat guru kontrak atau yang lainnya,” tutur dia.

Masalah tersebut sangat penting untuk diatasi, karena berkaitan dengan upaya pemerataan kualitas pendidikan di Maluku. Hal itu bisa tercapai, bila kebutuhan guru dapat terpenuhi pada setiap kabupaten dan kota yang ada.

Karena pemenuhan kebutuhan guru di Maluku menjadi catatan penting yang disampaikan Banggar DPRD kepada eksekutif. Sehingga dapat dilakukan upaya pemerataan distribusi guru. (LAM)

Comment