by

Kelanjutan Pembahasan TPA-IPST Toisapu Dipertanyakan

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon diminta lebih transparan kepada publik terkait kelanjutan pembahasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (IPST) Toisapu yang sempat menjadi polemik dengan pemilik lahan. Yakni terkait status lahan tersebut yang diklaim sebagai wilayah Hutan Lindung (HL)


Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally kepada wartawan, di DPRD Ambon Belakang Soya, Senin (19/10).

Menurutnya, publik kembali pertanyakan kelanjutan pembahasan status lahan tersebut. Mengingat lahan yang berada di dusun Toisapu, desa Hutumuri ini, merupakan satu satunya tempat pembuangan akhir sampah yang digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Penyelesaian persoalan perluasan lahan TPA dan IPST ini, perlu dilakukan komunikasi lanjutan antara Pemkot dengan keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Sehingga ada solusi terbaik terkait lahan tersebut,” pinta Wally.

Politisi PKS ini menyarankan, Pemkot Ambon harus kembali mengundang pihak ahli waris untuk duduk bersama membicarakan kelanjutan dari hasil pertemuan dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, agar dapat disampaikan kepada publik.

“Jika lahan itu adalah Hutan Lindung perlu penjelasan dari Pemerintah Kota kepada masyarakat. Juga perlu informasi yang sama dari Dinas Kehutanan Propinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya Pemkot perlu sampaikan informasi terakhir terkait konsultasi ke Kementerian tersebut,” tuturnya.

Jika lahan dimaksud adalah Hutan Lindung, ucap Wally, maka solusi terbaik perlu dilakukan oleh Pemkot Ambon. Sehingga tidak terjadi lagi aksi penutupan lahan yang dilakukan pemilik lahan belum lama ini.

“Jika ada komunikasi yang baik, maka kedepan tidak mungkin ada penutupan areal TPA IPST Toisapu,” pungkasnya.

Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy telah bertemu dengan beberapa kuasa hukum dari ahli waris, untuk membahas lahan tersebut.

Bahkan walikota dua periode ini menegaskan, lahan TPA-IPST Toisapu yang ditutup itu adalah lahan milik Pemkot Ambon yang telah bersertifikat. Dan area yang dimaksud oleh pihak ahli waris merupakan kawasan Hutan Lindung sejak tahun 2014.

Dirinya telah menunjuk salah satu anak buahnya untuk menemui Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas soal lahan tersebut. Dan akan membahas hasil pertemuan tersebut dengan pihak ahli waris.

“Nanti ada yang berangkat ke Kementerian untuk mempertanyakan status lahan tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup. Karena memang status lahan itu adalah Hutan Lindung sejak tahun 2014. Tapi nanti kita akan sampaika soal hasil pertemuan itu,” pungkas Louhenapessy belum lama ini. (UPE).

Comment