by

Keluarga dan Stunting Jadi Perhatian Pemda

Ambon, BKA- Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) harus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), agar punya perhatian yang kuat terhadap masalah keluarga dan stunting.

Hal ini ditegaskan Kepala BKKBN Pusat dr. Hasto Wardoyo, dalam sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tahun 2021, yang dirilis Humas BKKBN Maluku kepada koran ini, Senin (1/2).

Dikatakan, BKKBN akan banyak memberikan dukungan program maupun dukungan anggaran seperti DAK. Sehingga diharapkan, agar pemerintah daerah tetap dimohon untuk menganggarkan dalam APBD.

“BKKBN juga akan fokus pada program-program yang terkait keluarga, bagimana keluarga bisa dibantu dalam meningkatkan kualitas bayi, balita, anak. Dan yang akan melahirkan juga harus diperhatikan sejak awal,” ungkap Hasto.

DAK, kata dia, merupakan dana yang bersumber dari APBN. Yang dialokasikan kepada daerah tertentu. Dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Hal ini berarti, bahwa kegiatan yang dibiayai oleh DAK harus bisa mendukung tercapainya target prioritas nasional yang telah disusun sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

“BKKBN mendapat alokasi DAK sejak tahun 2008 sebesar 276 Miliar, kemudian meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 sebesar 2,5 Triliun. Anggaran sebesar ini tentu saja merupakan amanat besar bagi BKKBN untuk dapat memanfaatkan dan mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia,” beber Hasto.

Dalam pembagian DAK, lanjut Hasto, terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK Fisik reguler subbidang KBKR yang terdiri dari menu sarana prasarana pelayanan KB, sarana transportasi KB dan infrastruktur sistem informasi data keluarga.

Kemudian dalam rangka mendukung program penurunan stunting, maka BKKBN juga memiliki menu DAK Fisik berupa penugasan. Yaitu sarana prasarana penyiapan kehidupan herkeluarga bagi remaja dan sarana prasarana penguatan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi ibu dan keluarga.

Sedangkan untuk BOKB, pengalokasian anggaran digunakan untuk menu operasional balai penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB, operasional pembinaaan program bangga kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan operasional penanganan stunting serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB.

Hasto menegaskan, penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, dengan mengupayakan serapan anggaran minimal 95 persen. Sehingga OPD-KB tidak mendapatkan punishment dari kementerian keuangan yang akan mempengaruhi alokasi anggaran tahun berikutnya.
“Tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi juga diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD-KB serta mengawal, melakukan koordinasi evaluasi pelaksanaan,” harap dia.

Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan dan BMN BKKBN, Ahmad Taufik menjelaskan, capaian DAK Fisik di tahun 2020 hanya mencapai 79,28 persen. Sementara BOKB mencapai 77,85 persen dan DAK penugasan 75,84 persen.

Maka sangat disayangkan, disaat alokasi anggaran mengalami peningkatan namun dari sisi capaian di tahun 2020 ini masih terjadi penurunan dibandingkan tahun 2019. Sementara untuk memfasilitasi pelaporan, perencanaan dan monitoring evaluasi DAK, BKKBN telah memiliki aplikasi yang namanya Morena DAK BKKBN (Sistem Pelaporan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi).

Yang mana aplikasi ini juga dilengkapi fasilitas chatting/konsultasi bagi user sehingga setiap saat dapat berkonsultasi dengan admin di Pusat maupun di perwakilan BKKBN Provinsi. (RHM)

Comment