by

Kemenkumham Bantu Fasilitasi Ranperda DPRD

Ambon, BKA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku siap membantu memfasilitasi pembahasan 8 rancangan peraturan daerah (Ranperda) inisiatif usulan DPRD Maluku, yang sementara di bahas di tahun ini.
Hal ini ditegaskan Kabid Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku, Mezak A. Batlajery, lewat rilisnya kepada koran ini, Kamis (21/1).

Dalam arahannya, Mezak mengaku, Kanwil Kemenkumham Maluku mempunyai 22 tenaga perancang dan telah terbagi sesuai zona masing-masing, yakni sebelas Kabupaten Kota dan satu Provinsi. Untuk zona provinsi sebanyak tujuh orang perancang, sedangkan lima belas orang perancang masuk zona Kabupaten Kota.

“Kemenkumham diberikan tugas khusus untuk menyusun ranperda, baik naskah akademisnya maupun sampai penuntasan salah satu perda. Mudah-mudahan ditahun 2021 ini, kita dapat bekerjasama, berkolaborasi dengan baik untuk mensukseskan ranperda” terang Mezak.

Dikatakan, pihak perancang perundang-undangan Kemenkumham Maluku telah menghadiri pembahasan 8 ranperda inisiatif DPRD Maluku, pada Rabu (20/1) kemarin. Yang mana turut melibatkan sejumlah anggota DPRD Maluku, yang dipimpin Edison Sarimanela selaku Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Maluku.

Selain jajaran DPRD, lanjut dia, adapula Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku, M. Marasabessy, Kadis Perikananan, Abdul Haris, Kadis Kehutanan, Sadly Ie, Kadis Ketahanan Pangan, Lutfi Rumbia, Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ris Latupeirissa, Kadis Kesehatan, M. Pontoh serta anggota dan Perancang Perundang-Undangan Zona Provinsi Maluku. (LAM)

Comment