by

Kemenkumham Maluku Beri Pemahaman LPP

AMBON-BKA, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui bidang Pelayanan Hukum dan sub bagian Administrasi Hukum Umum (AHU) Maluku, melaksanakan Diseminasi Layanan Perseroan Perorangan (LPP), di Ballroom Swissbell Hotel Ambon, Senin (2/7).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Maluku, Andi Nurka yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Agung Rektono Seto dan para pejabat bidang AHU Kanwil Maluku.

Dalam sambutannya, Andi menyampaikan tentang penyederhaan regulasi dalam Usaha Mikro Kecil (UKM) dan tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2021 yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo, 2 November 2020 lalu.

“Usaha Mikro dan Kecil berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat, guna mendukung perekonomian nasional sebab berada di berbagai tempat. Pemerintah telah mengambil langkah strategis mendorong kemudahan berusaha melalui pembenahan regulasi. Diantaranya revisi terhadap Undang Undang Kepailitan, Undang Undang Perseroan Terbatas, kemudahan memperoleh kredit, perdagangan lintas batas dan penyederhanaan proses perizinan,” terang Andi.

Baca: Kalapas Geser SBT Lantik 2 Kasubsi

Ia berharap, para pelaku usaha UKM bisa kembali bersemangat dalam menata kembali usaha mereka saat ini. Sehingga bisa menjadi pendorong dalam kemajuan ekonomi Indonesia.

“Kami berharap melalui kegiatan diseminasi ini, dapat mendorong semangat para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mengembangkan atau memulai usahanya. Selain itu, diperlukan juga dukungan dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, guna mewujudkan kemudahan berusaha bagi palaku usaha mikro dan kecil,” tutup Andi

Hadir sebagai narasumber, Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank OJK Maluku, Konsultan Fungsional SDM Dinas Koperasi KUMKM Maluku, Fellix Tisera, dan Kasubid Pelayanan AHU, Rapin Rumakat yang memberikan pemahaman kepada para mitra UKM se-kota Ambon tentang kebijakan baru pemerintah dalam mendukung para UKM di tengah pendemi Covid-19.

Kabag Pelayanan Hukum, Christina Hiskya selaku ketua panitia mengatakan, perseroan perorangan ini merupakan sebuah terobosan pemerintah dalam memudahkan pelaku usaha, agar bisa bertahan dalam kondisi pandemic.

“Konsep perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada Undang-undang Cipta Kerja, merupakan sebuah terobosan, bentuk perseroan perorangan khas Indonesia. Atau hanya ada di Indonesia yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” pungkas Christina. (UPE)

Comment