by

Kemenkumham Maluku Diseminasi Calon PBH

Ambon, BKA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) lewat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), kembali menggelar kegiatan diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH), di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku, Senin (15/3)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Andi Nurka, dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang perwakilan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi.

Dalam sambutannya, Andi Nurka menyampaikan, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan wujud mengimplementasikan bantuan hukum menjadi prinsip dan pedoman yang harus dipegang teguh dalam membela kepentingan setiap warga negara, berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Yang mana, pelaksanaannya mesti berdasar pada asas keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan kedudukan didalam hukum demi mewujudkan peradilan yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawakan.

“Bahwa masih banyak rakyat Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga para OBH dituntut untuk memberikan pelayanan bantuan hukum berdasakan syarat dan tata cara. Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik secara litigasi maupun nonlitigasi,” terang Andi.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kepala Bidang Bantuan Hukum, Rahayu Eka setyawati perwakilan BPHN Kemenkumham RI. Yang memberikan meteri tentang verifikasi, akreditasi, dan perpanjangan sertifikasi bagi calon pemberi bantuan hukum.

Mulai dari kewenangan, sebaran PBH, keaktifan OBH sampai dengan prestasi kinerja bantuan hukum. Dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku, Alwiyah Fadlun Alaydrus, dengan materi peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyelenggarakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Maluku. (LAM)

Comment