by

Kemenkumham Maluku Evaluasi Produk Hukum Daerah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku gelar Focus Group Discussion (FGD) terkait evaluasi produk hukum daerah, tentang rancangan peraturan gubernur pelaksanaan koordinasi untuk akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Selasa (6/7).

Kegiatan tersebut digelar di aula Kanwil Kemenkumham Maluku, dan dihadiri beberapa perwakilan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, dan yayasan pemerhati keadilan perempuan dan anak korban kekerasan.

Kegiatan yang bertujuan untuk menelaah hasil Identifikasi Produk Hukum Daerah tersebut, dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Divisi (Kadiv) Pelayanan Hukum dan HAM, Agung Rektono Seto, selepas pembacaan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Moksen Hasan.

Dalam sambutannya, Agung menjelaskan, bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melindungi hak-hak dasar yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Upaya perlindungan hak-hak dasar warga negara Indonesia telah diatur dalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sehingga dengan itu, manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan harus mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta, dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab.

Agung mengungkapkan, berdasarkan data jumlah penghuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dijajaran Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Maluku, per 5 Juli 2021 adalah sebanyak 1464 orang, dengan kasus tertinggi yakni perlindungan perempuan dan anak (524 orang).

“Dengan data tersebut, maka rancangan peraturan gubernur pelaksanaan koordinasi untuk akses keadilan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, merupakan hal yang penting untuk ada dalam pembahasan bersama,” terang Agung.

Akhiri sambutannya, Agung mengharapkan sumbangsi peserta yang hadir dan mengikuti kegiatan tersebut. Agar dapat memberikan masukan dan saran terkait prinsip-prinsip pemenuhan, perlindungan pemajuan dan penghormatan HAM dalam pembentukan produk Hukum daerah. Sehingga kita dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Hadirin dan peserta FGD saya mengharapkan masukan dan sumbangsih dalam kegiatan ini, semoga dengan diadakannya kegiatan ini kita dapat bersama mencapai satu kesepakatan untuk regulasi yang baik dan berprespektif HAM, tutup Agung.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala Biro Hukum Provinsi Maluku, Alwiyah Fadlun Alaydrus selaku Narasumber dalam kegiatan tersebut diikuti sesi diskusi dan Tanya jawab. (UPE)

Comment