by

Kemenkumham Maluku Ikut Entry Meeting Dengan BPK

Ambon, BKA- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, melakukan entry meeting pemeriksaan dengan BPK RI atas laporan keuangan, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBN, Kamis (11/2) pekan kemarin.

Pemeriksaan oleh BPK itu, dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.

Lewat rilisnya kepada koran ini, Minggu (14/2), kegiatan yang direlay serempak oleh 33 provinsi ini, diikuti secara virtual Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Andi Nurka, Kepala Divisi Administrasi Agung Rektono Seto yang saat ini menjabat sebagai Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Pemasyarakatan Yulius Sahruzah, Kepala Bagian Umum La Margono, Kepala Bagian Program dan Humas Abdul Malik Wagola, serta Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Menkumham, Yasonna H. Laoly mengatakan, entry meeting dengan BPK sudah menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab setiap kementerian Atau lembaga negara, tidak terkecuali Kemenkumham, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Lebih lanjut disampaikan, Kemenkumham telah menyandang penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Kementerian yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut pada tahun 2020.

“Kemenkumham berhasil meraih opini WTP selama 10 kali berturut-turut, merupakan hasil kerja dari jajaran, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Semoga kita mampu mempertahankan dari tahun ketahun, semua tergantung keseriusan dalam upaya menjaga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP” ujar Yasonna.

Yasonna juga menegaskan kepada seluruh jajaran Kemenkumham agar senantiasa memberikan jawaban dan data dukung sesuai dengan permintaan Tim BPK secara jelas, akurat, dan akuntabel.

Yasonna meyakini bahwa, ASN Kemenkumham sebagai insan pengayoman akan bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan dan amanah yang diemban. “Apabila terdapat hal-hal yang tidak dipahami dengan baik, segera lakukan komunikasi dengan Tim BPK RI,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto, bahwa pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Supaya proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dan/ atau pemangku kepentingan terkait.

Hendra juga mengingatkan untuk melakukan upaya perbaikan dalam membenahi permasalahan yang signifikan dan berulang di lingkungan Kemenkumham dan meningkatkan kesadaran, pemahaman, kompetensi dan komitmen dari seluruh jajaran serta lakukan koordinasi, kerjasama dan komunikasi lebih intensif dengan jajaran Inspektorat Jenderal. (LAM)

Comment