by

Kemenkumham Maluku Ikut Sosialisasi IPK-IKM dan SIP

Ambon, BKA- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, mengikuti kegiatan sosialisasi Indikator Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Survey Integritas Pegawai (SIP) secara virtual bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (BPHN), Senin, (8/2)

Lewat rilisnya kepada koran ini, Selasa (9/2), Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM, Aman Riyadi menjelaskan, pentingnya dilakukan survey guna mendapatkan data hasil yang nantinya didiskusikan menjadi data dukung capaian target kinerja Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Menurut Riyadi, survey yang dilakukan sudah melewati proses integrasi antara survey Kemenkumham dengan survey yang dilakukan oleh Menpan RB, dan pengembangan bahasa asing selain bahasa Inggris bagi Kantor Imigrasi yang melayani WNA. Serta inovasi yang dilakukan dalam mendapatkan respon dari masyarakat setelah menggunakan pelayanan publik di area Kemenkumham.

Dimana, secara aktif menjemput bola supaya memberikan link survey kepada masyarakat, agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil pelayanan publik yang telah dilakukan. Salah satu idenya adalah dengan memberikan selebaran berisi link dan QR Code, agar masyarakat dapat terus memberikan evaluasi dan masukan mengenai pelayan.

“Kategori masyarakat yang dapat mengikuti survey penilaian ini memiliki defenisi masyarakat dalam Undang-Undang pelayanan publik Nomor 25 tahun 2009. Yakni semua masyarakat, baik warga Negara maupun penduduk, orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung,” sebutnya

Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Pelayanan Hukum, HAM, Pemasyarakatan, dan Imigrasi, Jaya Laksana dalam materinya tentang Peraturan dari UU Nomor 25 mengenai pelayanan publik.

Menurut Jaya Laksana, Didalam peraturan tersebut, pemerintah mewajibkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan melindungi kepentingan masyarakat. Maka itu, survey IPK-IKM menjadi dasar penilaian pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Disebutkan, hasil dari data survey tersebut akan menjadi penilaian untuk kualitas pelayanan publik. Yakni sejak 2013 sudah dilakukan menggunakan kotak saran dan sekarang telah berkembang dengan menggunakan penilaian survey secara digital menggunakan QR Code.

“Penilaian IPK-IKM ini akan dilakukan Kanwil tiap triwulan setiap tahun. Dan membuat laporan evaluasi dari hasil monitoring dan membuat rekomendasi yang tepat bagi setiap Satker di Wilayah,”tuturnya

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang HAM, Moksen Hasan; Kepala Bagian Umum, La Margono; Kepala Bagian Progran dan Humas, Abdul Malik Wagola; Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Nursia Olla dan Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Diana E.N. Retraubun. (LAM)

Comment