by

Kemenkumham Maluku Ikut Workshop SPPT PKKTP

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, mengikuti workshop Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Selasa (15/6).

Workshop terkait penyusunan konsep kerja konteks wilayah kepulauan Maluku dan sosialisasi hasil kajian peraturan Mahkamah Agung (MA) nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, diinisiasi oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempua), yang berlangsung tanggal 15-16 Juni hari ini.

Sementara perwakilan dari Kanwil Kemenkumham Maluku, yakni Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM, Diana Ester Noortje Retraubun. Dan kegiatan tersebut dipimpin Ketua Subkom Reformasi Hukum dan Konstitusi (RHK) Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi.
Dalam sambutannya, Siti menjelaskan, SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mengutamakan kerjasama antar pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, serta membuka akses ke pelayanan yang mudah dan terjangkau.

Dijelaskan, ada empat subsistem dalam SPPK-PKKTP yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan putusan sidang pengadilan serta eksekusi putusan pengadilan. Ditambah dengan lembaga pelayanan pengaduan/pelaporan, medis, psikologis, psikososial dan rehabilitasi sosial, pendampingan hukum dan pemberdayaan ekonomi,” tutur Siti.

“Diterbitkannya Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 2019 01 29 YANKUM SPPT 1 Perempuan Berhadapan dengan hukum, agar para hakim dan segenap aparatur peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan,” terangnya.

Sementara itu, Kasubid Pemajuan HAM, Diana Ester Noortje Retraubun menambahkan, pendapat tentang pelaporan masyarakat terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kriteria penilaian kabupaten/kota peduli HAM dan Pelaporan Aksi HAM kabupaten Kota, serta tentang Hak Anak dan penyandang disabilitas, untuk menjadi perhatian semua pihak terkait.
“Semoga dengan kegiatan ini hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas semakin diperhatikan,” pintanya. (IAN)

Comment