by

Kemenkumham Maluku Lakukan Verifikasi Lapangan

beritakotaambon.com – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku, melalui Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum lakukan verifikasi lapangan perpanjangan akreditasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH), terhadap Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) Cabang Namlea, Jumat (24/9).

Kedatangan Tim Verifikasi, dipimpin langsung Kabid Hukum, Mezak A. Batlajery, didampingi Kasubid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, Griselda Leonora Siahailatua dan Tim Pengelola Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku. Rombongan disambut langsung Direktur YPBHA Cabang Namlea, Muhamad Taib Warhangan di Bumi Bupolo.

Baca juga: P2HAM Kemenkumham Maluku Tinjau Rutan Masohi

Terkait dengan verifikasi lapangan itu, Mezak mengatakan, guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia melalui Kemenkumham Maluku memfasilitasi OBH untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin.

Adapun hal ini merupakan cerminan dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

“Maksimalkan penyerapan anggaran untuk tahun depan, pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin harus gencar dilakukan. Untuk mewujudkan keadilan yang merata tanpa pandang bulu,” tandas Mezak.

Lebih lanjut, Griselda menyampaikan, dari pemantauan dan survey lapangan yang dilakukan OBH YPBHA Cabang Namlea, telah memenuhi syarat untuk perpanjangan akreditasi. Namun untuk menjadi acuan bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam pertimbangan menaikkan setingkat lebih tinggi dari akreditasi C menjadi akreditasi B.

Baca juga: Dir Tata Negara Apresiasi Kemenkumham Maluku

Ia mengingatkan, setiap kasus bantuan hukum mandiri litigasi dan non litigasi, agar rutin diunggah/upload pada aplikasi Sistem Pelayanan Administrasi Bantuan Hukum (SIDBANKUM). (UPE)

Comment