by

Kemenkumham Maluku Rapat Pengawasan Orang Asing

beritakotaambon.com – Tingkatkan kolaborasi dan sinergitas bersama instansi terkait pengawasan orang asing, yang merupakan salah satu tugas dan fungsi Keimigrasian, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku adakan rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi, Selasa (31/8).

Kegiatan yang merupakan pertemuan semester II di tahun ini, dibuka langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Andi Nurka, didampingi Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Maluku, Muh. Yani Firdaus dan Kepada Bidang Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Maluku, Dedi Asnedi. Serta dihadiri instansi-instansi terkait seperti TNI-Polri, kementerian/lembaga vertikal perwakilan Maluku, hingga dinas-badan di Provinsi Maluku.

Dalam sambutannya, Andi mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada rekan-rekan instansi yang telah bersedia hadiri kegiatan tersebut. Serta apresiasi sebagai tim untuk sama-sama menjaga kedaulatan NKRI.

“Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak-ibu untuk bantuan serta kerjasamanya selama ini.
Seperti kita ketahui gejolak di Afganistan sedang menjadi isu yang central di dunia, jangan sampai pencari suaka yang illegal bisa masuk ke Indonesia dan tidak terdeteksi. Ditambah sejak pemberlakuan PPKM Darurat, pembatasan Orang Asing yang masuk negara ini semakin diperketat,” sebut Andi, lewat rilisnya kepada media ini.

Baca juga: Polres MBD Buka Gerai vaksin Presisi

Dijelaskan, sesuai Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke wilayah Indonesia dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang telah diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 2021 diantaranya, pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke/transit di wilayah Indonesia dilaksanakan selama PPKM Darurat.

Kemudian, lanjut Andi, pembatasan sebagaimana dimaksud dikecualikan terhadap orang asing pemegang visa/izin tinggal diplomatik dan dinas, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan dan awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya.

Serta orang asing sebagaimana dimaksud dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pengecualian terhadap orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan covid-19.

“Sebagai bentuk pengawasan secara bersama di dalam menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan khususnya kita yang berada di Maluku, perlu membangun sinergitas antar Instansi terkait. Kerjasama ini harus terus ditingkatkan jika melihat dari kerawanan yang dapat terjadi berupa penyalahgunaan izin tinggal dan penyalahgunaan keberadaan dan kegiatan orang asing,” tandas Andi.

Baca juga: Hunian WBP Lapas Ambon Digeledah

“Semoga dalam wadah ini kita bisa saling bertukar informasi, menyusun kegiatan pengawasan bersama, maupun pemberian saran serta masukan dalam pengambilan tindakan yang tepat dan terkoordinasi” harap Andi. (UPE)

Comment