by

Kenaikan Upah Guru Kontrak Tidak Tergantung Dapodik

Ambon, BKA- Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Veky Hematang, mengatakan, proses kenaikan upah guru kontrak tingkat SMA/SMK tidak tergantung pada Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sekolah, yang dikelola operator sekolah. Melainkan diproses langsung dari Pemerintah Provinsi lewat Disdikbud Maluku.

“Awalnya itu gaji guru kontrak memang Rp 1.015.000 juta, tapi sekarang sudah Rp 1.500.000 juta. Nah, kalau menyangkut kenaikan gaji guru kontrak, tidak harus update data lewat Dapodik. Karena guru kontrak dibayar oleh Disdikbud Maluku terhitung SK dikeluarkan. Walaupun dia tidak ada di Dapodik, itu gajinya tetap dibayar oleh pemerintah provinsi. Jadi tidak tergantung pada operator sekolah,” ujar Hematang, Selasa (16/2).

Memang lanjut dia, ada guru yang bergantung pada Dapodik sekolah, tapi bukan guru kontrak. Melainkan guru PNS juga guru honor yang biasa disebut dengan guru penugasan. Karena guru penugasan ini dibayar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS), jadi harus tetap terdaftar pada Dapodik.

“Mungkin yang dipersoalkan terkait dengan guru penugasan atau honor guru di sekolah, tapi SK-nya itu dikeluarkan oleh kepala dinas. Sehingga harus benar-benar terdaftar di data Dapodik dan itu tergantung dari masing-masing sekolah, karena gajinya dibayar dengan dana BOSNAS. Kemarin memang ada sedikit keterlambatan pembayaran gaji, karena ada sedikit masalah di bagian keuangan. Tapi kalau soal kenaikan gaji guru kontrak, itu langsung dari Disdikbud. Kan setiap tahun perbaruhi SK, dan untuk 2021 belum ada SK. Dalam proses perpanjangan SK juga kita evaluasi kinerja guru. Kalau tidak bertugas, maka tidak mungkin kita ambil dia tahun ini lagi. Jadi soal guru kontrak, tidak bergantung pada dapodik,” tandas Hematang.

Dikabarkan sebelumnya, hingga saat ini masih banyak guru kontrak pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat di Maluku, yang mengeluh soal upah yang mereka terima per bulan. Terutama mereka yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) maupun Maluku Barat Daya (MBD).

Rata-rata, para guru kontrak tersebut mengeluhkan kalau upah yang mereka terima, masih sama seperti yang dulu. Belum ada kenaikan.

Keluhan tersebut disampaikan para guru kontrak tersebut kepada salah satu Aggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Richardo Pelata, saat melakukan reses di daerah pemilihannya, yakni, KKT dan MBD, beberapa waktu lalu.

Padahal menurut Pelata, keluhan itu tidak semestinya ada lagi. Karena kenaikan upah tenaga guru kontrak telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, sebesar Rp 1.500.000 per bulan, dari sebelumnya Rp 1.015.000 per bulan. Sehingga ada kenaikan berkisar Rp.485 ribu.

Namun setelah di cek, katanya, kesalahan terdapat pada pihak operator sekolah. Seperti tidak meng-up-date nama guru kontrak pada Dapodik sekolah.

Untuk itu, Pelata meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku untuk mengingatkan para operator sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat di Maluku, agar dapat meng-up-date data guru kontrak maupun honorer sekolah dengan baik pada Dapodik sekolah.

Progres upah kerja guru kontrak, terangnya, berkaitan dengan masalah kesejahteraan para guru kontrak, serta demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

“Memang masalah pendidikan, bukan hanya soal guru kontrak. Tapi masih banyak masalah pendidikan yang perlu dibenahi dan diperjuangkan DPRD,” terang Ketua Fraksi Hanura di DPRD Provinsi Maluku itu. (LAM/RHM)

Comment