by

Kepala Ombudsman: Itu Masuk Maladministrasi

Perilaku Kasrul Dipertanyakan

Ambon, BKA-Perilaku Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, yang juga sebagai Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Maluku, yang tengah berjoget dan bernyanyi tanpa memperhatikan rotokol Kesehatan (Prokes) usai rapat paripurna DPRD Maluku dalam rangka HUT Provinsi Maluku yang ke-75, Rabu (19/8), yang viral di media sosial, dipertanyakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat.

Bagaimana tidak, Kasrul yang sering berikan himbauan ke masyarakat agar selalu mentaati Prokes di masa pandemi Covid-19, namun dirinya sendiri tidak mengindahkannya. Di video itu, Kasrul terlihat tidak memakai masker saat bernyanyi dan berkerumunan di Kantor DPRD Maluku.

Padahal Kantor DPRD Maluku dikawasan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, itu baru saja disterilkan dengan penyemprotan disinfektan, lantaran ada pegawai dan anggota DPRD Maluku dinyatakan terpapar Covid-19.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku, Hasan Slamat, mengatakan, kalau berjoget dan bernyanyi tidak ada yang melarang. Tetapi lebih baik dilakukan sendiri, tanpa melibatkan orang banyak. Karena Maluku masih berada dalam fase Covid-19.

Karena itu, dia merasa kesal dengan Kasrul yang melakukan hal tersebut di tengah-tengah upaya Ombudsman untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang merosot akibat pandemi Covid-19.

Sehingga, katanya, apa yang dilakukan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Maluku itu dinilai tidak memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat.

“Himbau-himbauan seperti menjaga jarak, kemudia memakai masker, mencuci tangan. Sementara itu, tidak ada contohnya dari Ketua Tim Covid Maluku sendiri. Ombudsman sangat merasa prihatin dengan sikap seperti itu,” ungkap Hasan, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/8).

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Maluku bisa memberikan pernyataan resmi kepada publik, terkait maksud dari sikap Kasrul tersebut yang sudah terlanjur ditonton oleh publik Maluku.

“Harus diperbaiki. Tidak boleh ada sikap seperti itu. Harus ada pernyataan resmi dari pemerintah provinsi, itu Maksudnya apa?” pintanya.

Lebih jauh, Hasan mengatakan, sikap Kasrul itu masuk dalam maladministrasi, karena tidak patuh dengan aturan yang dibuat pemerintah sendiri.

“Protokol Kesehatan itu adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah sendiri. Bila dilanggar oleh yang membuat, maka itu sangat disayangkan, ” akuinya.

Lebih lanjut, ujar Hasan, kalau di Maluku memang tidak ada Covid-19, kenapa ada pasien yang meninggal sampai 30 orang karena tekangkit Covid-19. Bahkan tenaga kesehatan juga ikut terpapar virus itu.

“Jelas Covid itu ada. Banyak dokter juga terpapar. Kemudian hari ini, sudah sekitar 30 orang meninggal karena Covid,” tuturnya.

Untuk itu, Hasan berharap, kedepan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Maluku, termasuk Kasrul, tidak mengulangi hal yang sama. Karena sikap seperti itu, tidak menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. (BKA-1).

 

 

Comment