by

Kepala SMK 3 Diganjar 7 Tahun Penjara

Majelis hakim pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon memvonis kepala SMK 3 Maluku Tengah (Malteng), Rahman Lajai, dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
Koruptor dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2015-2019 ini, dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana terbukti melanggar pasal 2, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 64 KUHP.
“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbutan melawan hukum, sebagaimana terbukti dalam dakwaan primer atau dakwaan ke satu. Serta menjatuhi pidana penjara kepada terdakwa selama 7 tahun penjara,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan Cs, dipersidangan yang dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Ardian Junaedi selaku Kacabjari Ambon di Banda Neira, serta kuasa hukum terdakwa, Yunan Takaendengan, pada sidang, Senin (3/5).
Selain pidana badan, terdakwa dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 3 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 624.739.200, subsider satu tahun kurungan penjara.

Putusan majelis hakim tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, yang menuntut terdakwa agar dipenjara selama 7 tahun di kurangi selama terdakwa berada di tahanan.
Jaksa juga menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 UU Tipikor, sama halnya dengan pertimbangan ketiga majelis hakim.

Jaksa juga meminta agar terdakwa Rahman Lajai juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider 6 bulan, serta membayar uang pengganti Rp 624.739.200, subsider satu tahun kurungan penjara.

“Meminta kepada majelis hakim yang mulia, agar memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun, di potong masa tahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan,” ungkap penuntut umum dalam amar tuntutan yang dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, 13 April 2021 lalu.

Yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan yang memberatkan, terdakwa sebagai ASN tidak patuh terhadap UU sehingga melakukan korupsi dana BOS, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 600 juta lebih.

Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejari Ambon di Banda Neira, Ardian Junaedi, dalam berkas dakwaannya menyebut, pada tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah mengucurkan Dana BOS berjumlah miliaran bagi SMK
K3 Malteng di Banda Neira
Namun, fakta dilapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk Teknis (Juknis) dana BOS. Melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum

Dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.
Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku sebesar Rp 600 juta lebih. (SAD)

Comment