by

Kepala SMP Negeri 8 Leihitu di Bui

Ambon, BKA- Kepala SMP Negeri 8 Leihitu Sabah Makatita, tersangka kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 8 Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),ditahan di Rutan Waiheru,Ambon, Jumat (23/10) lalu. “Ya, dia tahan di Rutan Ambon selama 20 hari ke depan,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Benny Santoso belum lama ini.

Dengan penahanan 20 hari ke depan, maka sudah pastinya berkas perkara ini dilimpahkan bersama dakwaannya ke Pengadilan tipikor Ambon dalam waktu dekat. “Rencana pekan ini akan dilimpahkan perkaranya,” katanya.

Sebelumnya, Penyerahan tahap II itu berlangsung, Jumat (23/10). Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti lainnya yang disita dari tersangka. “Benar, kami menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka Sabah Makatita dari penyidik,” kata Kasi Pidsus Kejari Ambon Ruslan Marasabessy
Selain tersangka, jaksa juga menerima penyerahan barang bukti sebanyak 83 berkas. Berkas-berkas itu diantaranya dokumen-dokumen terkait kegiatan dana DAk, Bansos, dana bos dan BSM.

Marasabessy melanjutkan, usai penyerahan tahap II, tersangka ditahan di Rutan Waiheru selama 20 hari ke depan. “Langsung ditahan, terhitung mulai hari ini,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sementara merampungkan dakwaan tersangka untuk selanjutnya diserahkan ke pengadilan. Namun dipastikan akan diserahkan sebelum tanggal 27 Oktober 2020.

Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menetapkan Sabah Makatita sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS di SMP Negeri 8 Leihitu.

Sabah Makatita adalah Kepala SMP Negeri 8 Leihitu. Ia dinilai bertanggung jawab atas dugaan korupsi dana BOS tahun anggaran 2012-2017 sebesar Rp 2 miliar.

“Dia ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab karena diduga telah menyalahgunakan kewenangannya hingga mengakibatkan muncul kerugian negara,” kata Kepala Kejari Ambon, Beni Santoso, melalui Kasi Pidsus Ruslan Marasabessy, kepada wartawan, Rabu (1/7).

Tersangka dijerat pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(SAD)

Comment