by

Kepsek SMK 3 Malteng Terancam Dipecat

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Maluku Insun Sangadji menegaskan, jika dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Ambon menetapkan Kepsek SMK Negeri 3 Maluku Tengah bersalah dalam tindak pidana dugaan korupsi dana BOS, maka Kepsek tersebut terancam dipecat sebagai ASN.

“Nanti kita lihat gimana ancaman mereka. Kalau memang hukumannya berat, pastilah ancamannya bisa dipecat dari ASN,” tegas Sangadji, kepada koran ini, Kamis (25/2)

Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Kepsek SMK Negeri 3 Malteng, jelas-jelas melanggar hukum dan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Sehingga dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan pihak Kejaksaan, bisa menjadi efek jerah kepada Kepsek lainnya. Agar tidak mengikuti jejak yang salah dalam suatu tindakan yang nantinya akan merugikan diri sendiri.

Terhadap tindakan itu, lanjut Sangadji, pihaknya akan melakukan audit dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebab, selama ini tidak pernah diaudit, sehingga dapat terhindar dari berbagai tindakan yang tidak diinginkan.

“Dengan pengalaman itu, kita meminta tolong Inspektorat untuk mengaudit dana BOS. Dan di kota Ambon sudah mulai diaudit. Selanjutnya nanti ke kabupaten/kota diseluruh Maluku,” bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Rabu(24/2), Kepsek SMK Negeri 3 Malteng telah ditetapkan sebagai terdakwa dan kasusnya sudah masuk dalam proses persidangan di PN Ambon. Sidang itu dipimpin ketua majelis hakim, Pasti Tarigan Cs yang terbuka untuk umum dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU Kecabjari Banda Neira, Ardian Junaedi.

Yang dalan dakwaan yang dibaca JPU Kecabjari Banda menyebutkan, pada tahun 2015-2019 pemerintah mengkucurkan Dana BOS di SMK 3 Malteng di Banda Neira. Namun dalam fakta di lapangan, terdakwa tidak mengelola dana BOS tersebut sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) dana BOS pada sekolah dimaksud. Melainkan, terdakwa membuat perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam pengelolaan dana BOS tersebut, terdakwa membuat mark-up, pencairan fiktif, tandatangan palsu untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Akibat dari perbuatan terdakwa, negara dirugikan sesuai bukti hitungan hasil audit BPKP Maluku, sebesar Rp 600 juta lebih. Untuk itu, terdakwa didakwa melanggal pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piļæ¾Dana Korupsi jo pasal 64 KUHP. (RHM)

Comment