by

Kepsek SMK 3 Malteng Tunggu Sidang

Ambon, BKA- Setelah berkas perkara kasus dugaan korupsinya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon, maka Kepala SMK Negeri 3 Maluku Tengah (Malteng), Rahman La Jai, hanya menunggu jadwal persidangan.

Rahman dijerat sebagai tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah yang dipimpinnya, pada tahun anggaran 2015 hingga 2019.

Kuasa hukum tersangka Rahman La Jai, Yunan Takaendengan, mengatakan, informasi persidangan untuk agenda perdana Minggu depan. Hanya saja, untuk kepastian hari, dia belum bisa memastikan hal tersebut.

“Memang infonya Minggu depan, tapi saya tidak tahu hari apa,” beber Yunan, melalui selulernya, Jumat (19/2).

Dia mengaku, untuk jumlah kerugian negara pada kasus itu sebesar Rp.600 juta lebih. Namun tersangka berjanji akan mengembalikan kerugian negara tersebut.

“Klien saya bilang akan kembalikan jumlah kerugian negara, makanya kita tunggu. Karena itu jauh lebih baik, demi meringankan hukuman tersangka,” tandasnya.

Sementara Kacabjari Banda Neira, Ardian Junaedi, mengatakan, persidangan untuk tersangka Rahman La Jai kemungkinan di gelar pada 24 Februari 2021 mendatang.

“Jadi rencananya pekan depan. Pokonya tunggu saja, yang pastinya sidang di gelar pekan depan ini,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Negeri 3 Malteng tahun 2015-2019 di Banda Neira, dijebloskan ke Rutan Kelas II A Ambon.

RL dibawa ke Rutan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, dan dinyatakan tahap II oleh Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Banda Neira.

Kacabjari Banda Neira, Ardian Junaedi, mengatakan, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 9 Februari 2021.

Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kecabjari Banda Neira, setelah memeriksa sejumlah saksi maupun bukti-bukti pendukung lainnya.

Dalam penyidikan itu ditemukan modus korupsi yang dilakukan tersangka. Yakni, pada tahun 2015-2019, sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS dari pemerintah, untuk dipergunakan bagi kepentingan sekolah sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis).

Namun tersangka mengelola uang miliaran rupiah tersebut tidak sesuai Juknis. Misalnya, melakukan mark-up, pencairan fiktif, tandatangan dipalsukan untuk pencairan gaji guru-guru honor.

Sesuai hasil hitungan BPKP Maluku, jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp 600 juta lebih.
Tersangka disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3, jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 KUHP. (SAD).

Comment