by

Kepsek SMP 8 Leihitu Dituntut 6 Tahun Bui

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, menuntut mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu, Sobo Makatita, dengan pidana penjara selama enam (6) tahun, pada persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (4/3).

Lelaki 59 tahun ini, diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015-2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2013-2014 pada SMP yang berada di Kabupaten Maluku Tengah itu.

“Menyatakan terdakwa Sobo Makatita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3, junto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, atau UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” ungkap JPU Ruslan Marasabessy, dalam amar tuntutannya di persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Cristina Tetelepta. Sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Akbar Salampessy.

Selain pidana badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 200 juta, subsider enam bulan kurungan penjara, serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 900 juta lebih.

“Yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, terdakwa juga merupakan ASN. Sedangkan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,” tandas JPU.

Di dalam dakwaan JPU, menyebutkan, terdakwa yang merupakan mantan Kepala SMP Negeri 8 Leihitu melakukan tindak pidana korupsi dana BOS dan juga dana DAK pada sekolah tersebut. Atas perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp. 926.018.574.

Menurut JPU, terdakwa melakukan pembelanjaan hingga pengeluaran keuangan sendiri, tanpa melibatkan komite sekolah dan panitia pembangunan sekolah.

Terdakwa secara sengaja memasukan kegiatan-kegiatan sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Padahal kegiatan tersebut benar dilaksanakan, namun terdakwa tidak membayar. Tapi ada item kegiatan yang pembelanjaanya tidak ada sama sekali. Ada juga beberapa item yang anggarannya sengaja dilebihkan alias mark up.

Terdakwa juga membuat kwitansi dan nota belanja seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan, dan dibayar sesuai kegiatan maupun jumlah biaya yang tercantum di dalam RAB. Terdakwa membuat laporan dengan lampiran bukti pengeluaran yang tidak sah dan lengkap.

Dalam kurung waktu 2013 hingga 2014, SMP Negeri 8 Leihitu menerima dana DAK untuk rehabilitasi tiga kelas sebesar Rp 365,5 juta, dana untuk pembangunan perpustakaan sebesar Rp 227 juta, serta rehab tiga kelas sedang senilai Rp 189 juta.

Sementara uang dana BOS yang diterima dari tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut senilai Rp 198 juta, Rp 200 juta, dan Rp 179,4 juta.

Dalam dana BOS itu, ada sejumlah kegiatan fiktif yang dilakukan dengan selisih hingga Rp 275 juta, selama tiga tahun itu.

Sedangkan, SMP Negeri 8 Leihitu juga menerima dana untuk sejumlah siswa miskin selama tiga tahun berturut-turut, sebesar Rp 86,65 juta untuk 163 siswa.

Uang itu diperuntukkan untuk pembelian buku, seragam hingga peralatan lainnya. SMP 8 Negeri Leihitu juga menerima dana bansos senilai Rp. 242.681.113.(SAD).

Comment