by

Ketua DPRD Aru Dituntut Bayar Denda

Ambon, BKA- Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, dituntut untuk membayar denda Rp 3 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepulauan Aru, .

Tuntutan itu disampaikan JPU Henly Lakburlawal, Sesca Taberima dan Dhimas Saputra, pada sidang tuntutan kasus pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kepulauan Aru, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Dobo, Rabu (18/11).

Sidang dengan nomor perkara 60/Pid.Sus/2020/PN Dobo, dipimpin oleh Hakim Ketua, Alfian, yang didampingi dua hakim anggota, Maju Purba dan Herdian Eka Putravianto. Sementara Panitera, Jacobson Laritmas dan Rosalina Y. Letelay.

Dalam tuntutan JPU yang dibacakan Sesca Taberima, meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Udin Belsigaway, dengan denda Rp3 juta. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan 1 bulan penjara.

Hal-hal yang meringankan terdakwa, yankni, belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung.

“Berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, maka terdakwa secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 187 Ayat (2), Jo Pasal 69 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Jo Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,” ungkapnya.

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan JPU, terdakwa langsung berkonsultasi dengan penasehat hukumnya, yanki, Hamdani Laturua dan Adam Hadiba, untuk mengajukan nota pembelaan (Pledoi).

Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari ini, 19 November, pukul 11.00.WIT, dengan agenda pembacaan pledoi oleh kuasa hukum terdakwa. (WAL)

Comment