by

Ketua DPRD Aru Tersangka Pidana Pemilu

Ambon, BKA- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, diduga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana Pilkada, oleh Penyidik Polres Kepulauan Aru, sejak pekan kemarin.

Politisi Nasdem itu diduga telah melakukan pencemaran nama baik, saat berkampanye. Dalam orasi politiknya, Belsigaway secara terang-terangan menuding pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru nomor urut 2 (dua), Timotius Kaidel-Lagani Karnaka (KAKA), terlibat kasus korupsi Rp 11 Miliar.

Namun terkait dugaan tersebut, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Eko Budiarto, enggan berkomentar. Dia menyarankan agar menanyakan hal itu langsung ke Bawaslu Aru.

“Sebaiknya ditanyakan langsung ke Bawaslu ya, karena kasus ini ranahnya Bawaslu,” singkatnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Aru, Ambran Bugis, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon, via handphone, Senin (2/11), mengaku, sejak pekan lalu, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya benar, Ketua DPRD sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres sejak pekan kemarin,” ungkapnya.

Lanjutnya, sesuai surat pemanggilan pertama dan kedua yang ditujukan kepada ketua DPRD Kepulauan Aru itu, dia sudah resmi berstatus sebagai tersangka. “Mungkin dalam waktu dekat penyidik Polres akan sampaikan langsung statusnya,” terang Ambran.

Diketahui sebelumnya, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsegaway, dilaporkan ke Bawaslu oleh kuasa hukum Timotius Kaidel-Lagani Karnaka terkait dengan video kampanyenya, yang secara terang-terangan mengatakan paslon nomor urut dua tersangkut kasus korupsi Rp11 miliar.

Bukan hanya melaporkan hal itu ke Bawaslu, tim kuasa kuasa hukum pasangan calon nomor urut dua, Wahyu Ingratubun, langsung membuat Laporan Polisi ke Mapolres Kepulauan Aru dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Menurut Wahyu Ingratubun, Ketua DPRD Kepulauan Aru, Udin Belsigaway, semestinya bisa menempatkan posisinya sebagai pejabat publik yang propesiaonal, bukan sebaliknya.

“Dia kan pejabat publik, punya kewenangan jelas. Jadi kalau bicara terkait pasangan KAKA tersangkut kasus korupsi, maka minimal dia punya bukti surat putusan dari Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Bukan asal ngomong,” jelasnya.

Untuk itu, dia tegaskan, orasi politik yang disampikan Ketua DPRD Kepulauan Aru tersebut adalah tidak benar. Karena tidak ada bukti autentik.

“Saya tegaskan, bahwa yang disampaikan Ketua DPD Partai Nasdem yang adalah Ketua DPRD Kepulauan Aru itu tidak benar. Karena tidak ada bukti yang berkekuatan hukum tetap,” pungkas Ingratubun. (WAL)

Comment