by

Ketua Yayasan Anak Bangsa Bisa Bebas Demi Hukum

Tim penyidik kepolisian, baik itu Polres MTB dan Polda Maluku diminta jelih dalam penyidikan kasus penipuan yang dilakukan Yayasan Anak Bangsa (YAB).

Pasalnya, sejak ketua YAB, Josefa Jenalia Kelbulan yang ditahan oleh penyidik, polisi belum juga menyerahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan untuk dilakukan pembuktian perkara atau sidang.

Josefa Jenalia Kelbulan, melalui kuasa hukumnya, Charter Soulissa dan Jitro Nurlatu, mengatakan, sesuai aturan, pada tingkat penyidikan diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, jangka waktu penahanan 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari.

Dalam rangka perpanjangan masa penahanan, kata Charter Soulissa, akan dilakukan atas ijin penuntut umum. Dan jika dalam jangka waktu 60 hari berkas perkara belum lengkap, maka wajib hukumnya tersangka harus dikeluarkan demi hukum atau bebas tanpa syarat apapun.

“Ini bukan kita manusia atau pengacara bicara, tapi ini KUHAP bicara. Makanya sebagai penyidik dan warga negara harus patuh terhadap aturan hukum acara pidana tersebut,” jelas Soulissa, Jumat (2/7).

Menurutnya, surat perintah penahanan terhadap kliennya, itu dikeluarkan Polres KKT atas laporan Antonius Batlayeri, sejak 2 Mei 2021, dan diperpanjang oleh penyidik Polres MTB pada 17 Mei lalu. Dengan rentang waktu tersebut,jika terhitung sampai saat ini, tersangka sudah menjalani masa penahanan selama 60 hari atau tepatnya pada 30 Juni 2021 kamarin. “Kalau memang sampai habis masa penahanan, tersangka belum juga naik sidang , maka harus dibebaskan,” jelasnya.

Senada juga ditambahkan rekannya Jitro Nurlatu. Menurutnya, terhadap masa penahanan tersebut, kuasa hukum sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polres MTB, Kejari MTB, Pengadilan Negeri Saumlaki serta instansi terkait. “Dalam surat itu kita minta agar kepastian hukum yang dilakukan penyidik terhadap klien kami. Karena ini sudah melewati jangka waktu penahanan sesuui hukum acara,” imbuhnya.

Jitro menduga, jika memang permintaan mereka tidak direspon secara baik, maka sudah tentu ada indikasi kuat, terjadi tindak pelanggaran HAM terhadap kliennya. “Bisa saja ini terindikasi ke pelanggaran HAM. Karena penyidik tidak bisa beralasan yang banyak. Kita tetap fokus pada waktu penahanan,” tegasnya.

Untuk itu, tambah Jitro, Kapolda Maluku sebagai pimpinan institusi tertinggi di Kepolisian Daerah Maluku, agar harus punya atensi terhadap penyidikan kasus ini.

Jangan sampai, kata dia, tim penyidik tidak berpatokan pada aturan dalam penyidikan kasus. “Kita meminta bapak Kapolda agar melihat persoalan ini, tolong lihat anggotanya di Polres KKT. Mereka sudah terapkan aturan dengan baik atau belum,” tandasnya.

Sebelumnya, dua pengacara muda ini mengatakan, pihak kepolisian juga harus menjerat relawan YAB, karena terindikasi ikut menikmati uang hasil kejahatan.
Menerut keduanya, selama YAB beroperasi, relawan berurusan langsung dengan masyarakat yang melakukan investasi atau tender.

Relawan juga yang menerima uang dengan jumlah tertentu tanpa diketahui oleh Ketua YAB. Hal ini diungkap Yosefa, setelah penyidik menyebutkan penipuan dan penggelapan di YAB mencapai lebih dari Rp.4 Millyar. Jumlah ini juga diduga akan terus bertambah

“Padahal klien kami sesuai bukti hanya menguasai dana sebesar Rp.400 juta, dari 4 M yang disebutkan penyidik. Kami minta kajiannya, karena mekanisme dilapangan dilakukan oleh relawan,”ungkap Soulissa.
Keduanya juga menyebutkan, Yosefa tidak pernah tahu berapa besar dana yang diinvestasi masyarakat.

“Bisa saja dana yang diberikan lebih besar sedangkan yang disetor kepada klien kami hanya sebagian kecil, saja” ucapnya.
Indikasi keterlibatan relawan ini lanjut Soulissa menguat, berdasarkan laporan Antonius Batlayeri ke Polres KKT terkait penipuan dan penggelapan yang dilakukan YAB.

Dalam laporan tersebut Batlayeri mengaku YAB telah menggelapkan uang miliknya sebesar Rp.500 juta, meskipun kemudian tidak berhasil membuktikannya di pengadilan.

“Atas dasar laporan itu, kami ajukan gugatan dan terbukti gugatan kami diterima seluruhnya lewat salinan putusan perdata nomor 09 tanggal 19 Mei 2021. Dalam gugatan ini tergugat tidak dapat membuktikan laporannya, karena hanya menginvestasi Rp.750 ribu dan itu terbuti lewat rekening koran,”tegasnya kedua pengacara ini.

Menyikapi hal tersebut, Soulissa dan Nurlaru meminta penyidik untuk memeriksa para relawan karena terindikasi turut menikmati atau menggelapkan dana milik para korban dengan mengatasnamakan YAB.

“Dalam masalah ini, penyidik harus menelusuri lagi dan memeriksa para relawan, untuk melihat kemungkinan mereka turut menikmati uang tersebut, mengingat uang tersebut yidak langsung ke klien kami. Kami melihat, seakan -akan klien kami pelaku tunggal,”pungkasnya.(SAD).

Comment