by

Kinerja Pansus Covid-19 DPRD Dipertanyakan

beritakotaambon.com – Setelah kembali disahkan awal tahun 2021 lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Ambon jarang melakukan pembahasan terkait pengawasan anggaran maupun penanganan Covid-19 bersama Pemerintah Kota Ambon lewat Satgas Covid-19.

Padahal, banyak hal yang harus dibahas untuk dijelaskan kepada publik, baik terkait penanganan pasien terkonfirmasi, penggunaan anggaran Covid, hingga jaring pengaman sosial (JPS) yang mengalami pengurangan data penerima bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI di tahun ini.

Pantauan Koran ini, Pansus yang berisikan seluruh pimpinan-pimpinan fraksi dan dikoordinir oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Ambon, Rustam Latupono, jarang mengagendakan pembahasan terkait penanganan dan penggunaan anggaran Covid-19 di tahun ini. Beberapa kali rapat pansus sebelumnya, justru dilakukan secara tertutup.

Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020 lalu. Setiap rapat pembahasan anggaran Covid-19, dilakukan secara tertutup bersama Satgas Covid-19 dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon, yang diketuai oleh Sekretaris Kota (Sekkot), A. G. Latuheru.

Alhasil, fungsi pengawasan dinilai lemah sehingga terjadi penolakan LPJ APBD 2020 oleh dua fraksi. Dengan alasan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak transparan terkait penggunaan anggaran Covid-19.

Baca juga: Pemkot Verifikasi Berkas CPNS-PPPK

Yang mana Daftar Isian Masalah (DIM) yang disampaikan fraksi dan komisi berbeda dengan apa yang disampaikan dalam pidato resmi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, saat paripurna penyampaian LPJ APBD 2020, yang dibacakan Wakil Walikota Ambon, Syarirf Hadler, awal Agustus 2021 lalu.

“Harusnya, rapat pansus Covid-19 DPRD ini harus sering dilakukan, untuk bisa mengetahui sejauh mana penanganan dan penggunaan anggaran Covid-19. Jangan hanya publik dikasih tahu soal jumlah kasus, kemudian zona merah dan zona kuning, tapi tidak pernah disebutkan bagaimana penanganan dan berapa anggaran yang sudah terpakai,” ungkap, salah satu anggota DPRD Ambon, yang menolak namanya disebutkan, saat menghubungi media ini, Sabtu (21/8).

Menurutnya, banyak hal yang janggal terkait penggunaan anggaran Covid-19 di tahun 2020, sehingga terjadi penolakan terhadap dua fraksi dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2020. Dan hal inilah yang harus dijadikan pelajaran agar dalam penggunaan anggaran Covid-19 di tahun ini tidak terjadi hal yang sama.

“Kemarin saat paripurna kan ada penolakan LPJ APBD 2020 dari fraksi gabungan PKB-PKPI dan Perindo. Ini yang harusnya dijadikan pengalaman. Jangan sampai kurangnya pengawasan dari pansus, bisa menimbulkan hal yang sama nantinya di pembahasan APBD perubahan atau murni tahun berikut,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19, James R. Maatita, belum dapat dikonfirmasi media ini, hingga berita ini naik cetak. (UPE)

Comment