by

Kisruh Fery Tanaya dan Kejati “Memanas”

Ambon, BKA- Kejati Maluku terus mengejar Fery Tanaya sebagai dalang, pada kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Fery Tanaya diduga menjual lahan atau tanah milik negara kepada pihak PLN untuk kepentingan pembangunan Kantor PLTMG tersebut. Bukan merupakan tanah miliknya.

Disisi lain, Fery Tanaya tidak menerima hasil penyidikan yang dilakukan Kejati Maluku. Dia bersikukuh, tanah yang dijual kepada pihak PLN dikasus itu merupakan tanah miliknya. Bukan tanah negara.

Buntutnya, Fery Tanaya kembali mengajukan pra peradilan terhadap Kejati Maluku untuk kedua kalinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ambon.

Pantauan BeritaKota Ambon, pada sidang perdana praperadilan tersebut yang di gelar, Selasa (16/2), kemarin, Kejati Maluku sebagai pihak termohon tidak menghadiri persidangan. Sementara pihak pemohon, Fery Tanaya, melalui kuasa hukumnya hadir dalam sidang itu.

Saat persidangan di buka oleh hakim tunggal, Andi Adha, mempertanyakan ketidakhadiran termohon, dalam hal ini Kejati Maluku. Sayangnya, tidak ada alasan yang diterima hakim di persidangan itu.

Karena ketidakhadiran pihak Kejati Maluku pada persidangan itu, maka hakim Andi Adha kemudian menunda sidang hingga 22 Februari 2021, dengan agenda pembacaan gugatan pemohon.

“Karena termohon tidak hadir, kita tunda sidang hingga Senin pekan depan saja,” ungkap hakim.

Dalam kasus ini, Kejati Maluku dipraperadilankan untuk kedua kali. Kali ini, Fery Tanaya didampingi kuasa hukum yang sama, yakni, Herman Koedoeboen, Firel Sahetapy dan Henry Lusikooy.

Henry Lusikooy kepada koran ini mengatakan, adapun inti dari perkara pra peradilan antara Ferry Tanaya melawan Kejati Maluku, yakni, sah tidaknya penetapan status tersangka atas diri Fery Tanaya yang dilakukan Kejati Maluku.

Alasannya, Kejati Maluku menetapkan status tersangka atas Ferry Tanaya pada 27 Januari 2021, padahal pada 25 Januari 2021, kuasa hukum Ferry Tanaya, telah memasukan surat pemberitahuan kepada Kejati Maluku, terkait adanya tindakan pra yudisial yakni sengketa kepemilikan, dimana Ferry Tanaya mengajukan gugatan perdata melawan Kejati Maluku yang terdaftar dengan Nomor: 02/Pdt.G/2021/PN NLA. Perkara ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Namlea.

Selain itu, kata Lusikooy, jika berkaca pada pasal 18 Undang- Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. “Dalam undang undang tersebut, yakni, Pasal 81 KUHPidana menyatakan penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial,” beber Lusikooy.

Ditambahkannya, rangkain peristiwa mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, yang dilakukan oleh pihak Kejati Maluku merupakan suatu rangkain peristiwa yang disebut proses penuntutan.

“Dalam istilah hukum, hal ini dikenal dengan istilah Ofsporing, dimana rangkain penuntutan yang dilakukan pihak kejaksaan meliputi penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Hal ini berbeda dengan apa yang dalam istilah hukum disebut naspering. Dimana penuntutan dilakukan jaksa dihadapan majelis hakim saat suatu kasus atau perkara disidangkan,” tutur Lusikooy.

Oleh karena itu, lanjut Lusikooy, apa yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku dalam menetapkan Ferry Tanya selaku tersangka, adalah bertentangan dengan pasal 81 KUHPidana dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi soal ketidakhadiran termohon dalam sidang pra peradilan tersebut, mengaku, ketidakhadiran termohon dalam sidang perdana praperadilan itu, nanti akan dicek ke penyidik.

Namun demikian lanjut Sapulette, ketidakhadiran pihak pemohon atau termohon (dalam konteks sidang pra peradilan) atau penggugat/tergugat atau kuasanya (dalam konteks sidang perkara perdata) pada sidang pertama, biasanya karena ada kendala atau halangan tertentu. Dan hukum acara memberikan ruang untuk pihak yang tidak hadir dipanggil lagi.

Hal seperti ini, katanya, bukan yang pertama terjadi. “Jadi ikuti saja. Saya kira pada sidang yang akan datang, termohon akan hadir,” tandas jaksa dua bunga melati itu.(SAD).

Comment