by

Kominfo Didesak Sosialisasi Migrasi TV Digital

beritakotaambon.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, didesak segera melakukan sosialisasi pelaksanaan digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran televisi analog, sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang, Cipta Kerja.

Undang-undang ini memberikan amanat sekaligus landasan bagi pemerintah, untuk segera melaksanakan digitalisasi televisi yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK), PP No. 46/2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar), serta 5 lima Rancangan Peraturan Menteri (RPM).

“Jadi memang kemarin soal pengalihan TV analog ke TV Digital, pihak Infokom juga sudah menyampaikan kepada kami. Namun situasi dan perubahan regulasi ini, kami juga harapkan teman-teman dari Dinas Infokom Provinsi dan kabupaten/kota segera menyikapi itu. Karena suka atau tidak suka, ini menyangkut dengan undang-undang yang harus dilaksanakan. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tahu dengan pengalihan TV analog ke TV Digital, sehingga perlu dilakukan sosialisasi terhadap regulasi itu,” tandas Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, kepada awak media, di DPRD Maluku, Karpan Ambon, Kamis (9/9).

Politisi PKS ini menilai, sejauh ini belum ada sosialisasi yang dilakukan Dinas Infokom Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap migrasinya TV analog ke digital.

“Jangan sampai masyarakat juga tidak tahu dengan situasi seperti itu. Jangankan masyarakat, pemda juga bingung dengan itu. Sehingga diharapkan Dinas Infokum kabupaten/kota segera melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi itu,” pintanya.

Baca juga: Walikota : Pembangunan Kota Ambon Belum Ideal

Rumra mengaku, seharusnya pengalihan ini sudah harus diterapkan sejak 17 Agustus 2021 kemarin. Namun mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19, diundur sampai bulan April tahun 2022 mendatang.

“Untung ada Covid, kalau tidak regulasi itu sudah harus berjalan tepat ditinggal 17 Agustus bulan kemarin. Namun diundur sampai bulan April tahun depan,” sebutnya.

Menurutnya, dalam agenda kerja komisi di kabupaten, Aru, MBD, KKT, Maluku Tenggara (Malra) dan Kota Tual, terhadap semua usaha yang menyangkut dengan sistem penyiaran, usaha TV kabel dan lain-lainnya, Komisi telah menyampaikan pengalihan digitalisasi penyiaran dan penghentian siaran televisi analog.

Baca juga: Dua Legenda Olahraga Maluku Diberi Penghargaan

“Jadi ujung tombaknya pentingnya itu ada pada Dinas Infokom, dan ini penting yang kami harapkan. Karena itu Infokom segera melakukan sosialisasi meskipun lewa zoom. Dan Infokom kabupaten/kota harus melakukan sosialisasi yang sama kepada masyarakat bawah. Agar ketika regulasi ini diberlakukan, masyarakat sudah mengetahui,” tutup Rumra (RHM)

Comment